MANADO — Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut Reza Dotulong menyatakan lonjakan inflasi Oktober 2026 tidak berdiri sendiri. Selain rendahnya basis inflasi tahun-tahun sebelumnya, dinamika harga energi dan kondisi iklim ikut menekan biaya produksi serta distribusi pangan.
Dari situ, Biro Perekonomian memproyeksikan inflasi Sulawesi Utara sepanjang 2026 bergerak di kisaran 5 hingga 8 persen. Proyeksi itu menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif daerah.
Salah satu langkah yang didorong Pemprov Sulut adalah menggerakkan warga menanam kebutuhan pangan di pekarangan. Komoditas yang diutamakan adalah hortikultura yang harganya paling sering berfluktuasi di pasaran.
Dengan menanam sendiri, rumah tangga bisa memenuhi sebagian kebutuhan secara mandiri. Ketergantungan pada pasokan pasar berkurang, pengeluaran keluarga ikut tertekan.
Pemprov juga mengajak masyarakat menyiapkan stok pangan sejak dini, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Warga diminta membeli dan menyimpan kebutuhan saat harga masih relatif terjangkau.
Bersamaan dengan itu, Pemprov Sulut menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan. Gerakan ini menyasar pola belanja, pengelolaan, dan konsumsi bahan makanan rumah tangga agar lebih efisien.
Reza menegaskan kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas harga. "Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung perekonomian Sulawesi Utara yang berkelanjutan," katanya.
Sejumlah faktor yang memicu inflasi Sulut, menurut Reza, turut dipengaruhi rendahnya basis inflasi tahun-tahun sebelumnya. "Peningkatan inflasi Sulut pada Oktober 2026 sebesar 8,07 persen secara year-on-year (yoy) saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya atau low base effect," ujarnya.
Langkah berikutnya ada di tingkat rumah tangga. Pekarangan yang selama ini menganggur diminta dialihfungsikan jadi lahan produktif, sementara belanja pangan diatur lebih cermat agar tekanan inflasi daerah tidak makin dalam.