MANADO — Penetapan UMP Sulut 2027 diumumkan langsung Gubernur Yulius Selvanus usai rapat pembahasan di Manado. Angka Rp4.323.465 itu berlaku sebagai standar upah minimum bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Yulius menyebut kenaikan Rp320.835 dihitung dari UMP 2026 yang sebesar Rp4.002.630. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memberlakukan ketentuan baru itu mulai 1 Januari 2027.
Penetapan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan ketenagakerjaan. Pemerintah menyusun besaran upah setelah mempertimbangkan sejumlah aspek.
Menurut Yulius, kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Dua sisi itu disebutnya tidak bisa dipisahkan dalam penyusunan angka upah minimum.
Gubernur menegaskan, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja dan buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama tunduk pada struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.
"UMP yang ditetapkan tersebut berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun," sebut Yulius.
Ia berharap seluruh pihak mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Dengan penetapan tersebut, pekerja di Sulawesi Utara memiliki kepastian mengenai standar upah minimum provinsi untuk tahun mendatang. Kenaikan UMP disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah daerah juga menempatkan kebijakan upah sebagai penopang keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah. "UMP yang ditetapkan ini berlaku mulai 1 Januari 2027," kata Yulius, seperti dilansir dari Antara.