SULAWESI UTARA — Danantara Indonesia menegaskan tidak pernah menerima penugasan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) pekerja, membantah pemberitaan yang menyebut holding investasi negara itu bakal memegang dana tersebut. Bantahan ini muncul di tengah persiapan pemerintah menyiapkan lembaga resmi pengelola DCP sesuai mandat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Tim Komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon. Namun, Danantara memastikan tidak ada penugasan maupun penunjukan kepada mereka untuk mengelola dana itu. "Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tulis Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam pernyataan yang diterima Republika di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu merespons beredarnya isu yang bersumber dari rencana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membentuk lembaga khusus pengelola DCP. Kemnaker menyebut pembentukan lembaga tersebut merupakan amanat UU 27/2026, bukan penugasan kepada badan usaha milik negara tertentu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan lembaga pengelola DCP akan ditunjuk pemerintah dalam waktu dekat. Uang pesangon pekerja harus disetorkan ke lembaga pemerintah tersebut agar pengelolaannya jelas dan terukur.
"Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah, nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi, lembaga pemerintah yang akan mengelola dana cadangan pesangon ini," ujar Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, mengutip YouTube Kemnaker pada Jumat (13/11/2026).
Indah menegaskan UU tersebut mencabut kewenangan Dana Pensiun (Dapen) perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam mengelola DCP. Ia mengakui banyak Dapen meminta agar tetap diperbolehkan mengelola dana cadangan pesangon.
"Saya katakan undang-undang ini tidak membolehkan, undang-undang ini pesannya lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, semuanya ngumpul di satu lembaga pemerintah ini," ungkap Indah.
Pemerintah memberi toleransi waktu transisi kewajiban DCP selama dua tahun. Dengan begitu, perusahaan sudah harus menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga baru tersebut mulai Oktober tahun depan.
"Jadi bagi para pengurus pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena Oktober 2027 semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah.
Bagi pekerja, aturan ini menjanjikan kepastian bahwa uang pesangon tidak lagi tersebar di pengelola berbeda dengan standar pengawasan yang tidak seragam. Bagi perusahaan dan pengurus DPLK, tenggat Oktober 2027 menjadi patokan untuk menyesuaikan pembukuan dan memindahkan kewajiban DCP ke lembaga yang nanti ditunjuk.
Posisi Danantara sendiri kini jelas: mereka menunggu keputusan resmi pemerintah soal lembaga mana yang memegang DCP. Bantahan Danantara sekaligus menutup spekulasi bahwa dana pesangon pekerja akan masuk ke struktur holding investasi negara, sehingga fokus publik kembali ke Kemnaker sebagai pemegang mandat UU 27/2026.