MANADO — Besaran UMP Sulawesi Utara 2027 dihitung memakai nilai alfa 0,74. Angka itu menjadi dasar kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan bersangkutan, dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Gubernur Yulius Selvanus menyebut penetapan kenaikan mempertimbangkan kondisi force majeure yang terjadi di Sulawesi Utara. Perhitungan juga memasukkan kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, keberlangsungan dunia usaha, serta terjaganya iklim investasi daerah.
Rincian Kenaikan UMP Sulut 2026 ke 2027
Selisih Rp320.835 membawa UMP dari Rp4.002.630 pada 2026 menjadi Rp4.323.465 pada 2027. Persentase kenaikan 8,02 persen itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.
Penetapan berlangsung di Auditorium Wisma Negara, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, hadir mendampingi gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut.
Alasan Gubernur Pakai Nilai Alfa 0,74
Nilai alfa 0,74 menjadi variabel dalam formula penetapan upah. Gubernur menyatakan perhitungannya tidak hanya mengejar kenaikan nominal, tetapi juga menjaga agar dunia usaha di Sulawesi Utara tetap berjalan.
"Penetapan kenaikan upah tersebut telah memperhitungkan sejumlah aspek penting, mulai dari kondisi force majeure yang terjadi di Sulawesi Utara, kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, hingga keberlangsungan dunia usaha serta terjaganya iklim investasi daerah," kata Gubernur Yulius.
Siapa yang Berhak atas UMP 2027
UMP 2027 menyasar pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja lebih lama tunduk pada skema upah yang diatur tersendiri, bukan pada angka UMP ini.
Gubernur menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan itu dinilai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Kepastian bagi pekerja maupun pengusaha menjadi salah satu sasaran kebijakan. Kehadiran Plt. Kajati Sulut bersama unsur Forkopimda dalam agenda tersebut mencerminkan koordinasi lintas lembaga dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah, baik dari sisi kesejahteraan pekerja maupun kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha.
Jadwal Berlaku dan Pengawasan ke Depan
Kenaikan baru berlaku 1 Januari 2027, sehingga perusahaan di Sulawesi Utara masih memakai UMP 2026 hingga akhir tahun. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kebijakan pengupahan terlaksana konsisten dan tepat sasaran setelah tanggal itu.
Sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kenaikan UMP tidak berhenti sebagai angka dalam keputusan gubernur. Dampaknya diharapkan terasa pada peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha di Sulawesi Utara.