KOTAMOBAGU — Ekonomi Sulawesi Utara masih tumbuh solid di awal 2026, namun ada satu sektor yang justru menjadi rem: belanja pemerintah. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Sulut sebesar 5,54 persen pada triwulan I 2026, sementara konsumsi pemerintah tumbuh sangat rendah dan menciptakan celah hingga 13,9 persen di bawah nasional.
“Posisi Sulut yang berada di bawah nasional bukan disebabkan oleh pelemahan menyeluruh pada perekonomian, melainkan oleh adanya perbedaan kinerja antar komponen,” ujar Joko Supratikto dalam High Level Meeting TP2DD dan TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Selasa (19/5/2026).
Jika dilihat per sektor, justru sektor riil Sulut menunjukkan performa di atas rata-rata nasional. Pertanian tumbuh 5,43 persen, transportasi melesat 9,96 persen, dan industri pengolahan tumbuh 7,53 persen. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,93 persen, sementara ekspor naik 2,41 persen—semuanya melampaui capaian nasional.
Namun, pertumbuhan itu tertahan oleh konsumsi pemerintah yang jauh di bawah level nasional. Joko menjelaskan, program prioritas nasional belum sepenuhnya menyasar Sulut sebagai lokasi implementasi maupun investasi. Salah satu contohnya, proyek hilirisasi industri ayam terintegrasi nasional senilai Rp 2,4 triliun justru masuk ke Gorontalo, bukan Sulut.
Meski ada hambatan fiskal, BI Sulut masih optimistis. Joko memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulut sepanjang 2026 bisa berada di kisaran 5,4 persen hingga 6,3 persen. Kuncinya, kata dia, ada pada akselerasi belanja produktif daerah.
“Transmisi stimulus fiskal dari nasional ke Sulut masih perlu diakselerasi,” tegas Joko. Ia mendorong peningkatan kualitas investasi dan konstruksi, serta penguatan perdagangan dan hilirisasi sebagai strategi utama agar Sulut bisa mengejar capaian nasional.
Data ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada sektor riil yang kuat, tetapi juga pada seberapa cepat dan tepat anggaran pemerintah mengalir ke lapangan.