Indeks ETPD Pemkab Bolmong Utara Capai 95 Persen, Transaksi Digital Pemda Masuk Tahap Digital

MANADO — Pemkab Bolaang Mongondouw Utara mencatatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 95 persen pada semester I 2026. Angka itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Purwanto di Manado, Kamis.

Dengan capaian tersebut, transaksi pemerintah daerah Boltara dinilai telah berada pada tahap digital. Indeks ETPD dipakai untuk mengukur kemajuan pemanfaatan digital dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah.

Apa Saja yang Dinilai dalam Indeks ETPD

Penilaian indeks mencakup sejumlah komponen. Mulai dari sistem informasi pendapatan dan belanja daerah, kanal pembayaran nontunai seperti QRIS, internet banking, dan ATM, hingga koordinasi dengan perbankan.

Purwanto menyebut indeks ini penting untuk melihat sejauh mana digitalisasi berjalan di tingkat pemerintah kabupaten.

"Perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Boltara mencatatkan peningkatan Indeks ETPD pada semester I 2026 menjadi 95 persen dan telah berada pada tahap digital," kata Purwanto di Manado, Kamis.

Rekomendasi BI: Perkuat Kanal Nontunai, Jangan Tinggalkan Layanan Konvensional

BI merekomendasikan Pemkab Boltara meningkatkan proporsi realisasi penerimaan dari setiap kanal pembayaran nontunai. Kanal digital yang dimaksud meliputi QRIS, internet, SMS, dan mobile banking.

Kanal nondigital seperti ATM, EDC, dan UE Reader juga perlu dioptimalkan. Meski begitu, BI meminta pelayanan kanal konvensional lewat agen bank dan teller tetap dipertahankan.

Rekomendasi itu ditujukan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Tim ini dinilai sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas harga dan mendukung digitalisasi ekonomi keuangan daerah.

Bupati: Transaksi Nontunai Cegah Pungli dan Dongkrak PAD

Bupati Sirajudin Lasena menyatakan Pemkab Boltara berkomitmen mendorong peningkatan transaksi nontunai. Fokusnya termasuk penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah.

"Sehingga terhindar dari pungutan liar, dan pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat," kata bupati.

Dengan indeks ETPD yang sudah menyentuh 95 persen, pekerjaan berikutnya ada di sisi realisasi penerimaan tiap kanal pembayaran. Pemkab Boltara bersama TP2DD dan BI akan melanjutkan penguatan transaksi nontunai di lingkungan pemerintah daerah.