SULAWESI UTARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti kebiasaan orang mampu yang masih membeli BBM subsidi jenis Pertalite. Ia meminta kelompok ekonomi menengah ke atas tidak lagi mengonsumsi bahan bakar bersubsidi karena jatah warga berhak bisa berkurang. Imbauan ini disampaikan di ICE BSD Tangerang pada Selasa (22/9/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti fenomena peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi ke kelompok yang secara ekonomi mampu. Ia menegaskan praktik tersebut menggerus kuota yang seharusnya diterima masyarakat berpenghasilan rendah.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri acara di ICE BSD, Tangerang, pada Selasa (22/9/2026). Ia menyoroti dua persoalan sekaligus: konsumsi oleh orang mampu dan penyalahgunaan BBM subsidi untuk diperjualbelikan kembali.
Bahlil meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak lagi menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite. Menurutnya, konsumsi oleh kelompok ini membuat jatah subsidi berkurang bagi warga yang benar-benar berhak.
"Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya, saya mengimbau terus ini. Yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, ya janganlah pakai BBM subsidi," ujar Bahlil.
Ia menilai kesadaran sosial menjadi kunci. Kelompok mampu dinilai seharusnya menyadari bahwa subsidi BBM ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk konsumsi kendaraan pribadi mewah.
Bahlil mencontohkan temuan Polri di Makassar berupa mobil Pajero yang tangki bahan bakarnya diperbesar untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah besar. BBM tersebut kemudian dijual kembali untuk mencari keuntungan.
"Memang terjadi shifting, gimana nggak shifting kalau mobil bagus begitu aja diisi pakai minyak subsidi, habis itu dijual lagi. Ya kasihan itu kan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya yang kita ambil kan," terang Bahlil.
Ia menyebut praktik itu sebagai bentuk pengambilan hak orang lain. Menurutnya, masyarakat yang seharusnya menerima subsidi justru kehilangan jatahnya karena ulah konsumen yang tidak berhak.
"Masa sih kita nggak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM, tapi jatahnya diambil oleh orang yang mampu, tidak hanya sampai ke sana. Diambil, dijual lagi," sambungnya.
Subsidi BBM dirancang untuk menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan. Ketika kuota tersedot oleh konsumen mampu atau dijual kembali oleh oknum, volume BBM bersubsidi yang tersedia di pasar bisa berkurang.
Dampak lanjutannya, warga berhak berpotensi menghadapi antrean lebih panjang atau kelangkaan di sejumlah SPBU. Pemerintah belum merinci mekanisme pengawasan tambahan dalam pernyataan terbaru ini, namun penindakan terhadap penyalahgunaan menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi subsidi tetap sasaran.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkannya ke kanal resmi, seperti call center Pertamina 135 atau aparat penegak hukum setempat. Laporan disertai bukti lokasi dan waktu kejadian akan lebih mudah ditindaklanjuti.
Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus atau menjual jatah BBM subsidi di luar prosedur resmi. Tidak ada jalur khusus berbayar untuk mendapatkan kuota subsidi, dan praktik semacam itu berpotensi masuk ranah pidana.