Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk menjaga ketahanan pangan menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dinas Ketahanan Pangan Sulut bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar serangkaian intervensi, mulai dari pemantauan harga eceran hingga fasilitasi distribusi pangan dari Probolinggo, Jawa Timur. Langkah ini menyasar seluruh kabupaten dan kota yang masuk indeks harga konsumen (IHK) di Sulut.
MANADO — Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara Rahel Ruth Rotinsulu menyatakan sinergi antarinstansi menjadi kunci menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah lain. Pernyataan itu disampaikan di Manado, Kamis, saat memaparkan strategi penguatan pangan daerah.
"Sinergi antarinstansi perlu terus diperkuat, khususnya menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah lain," kata Rahel.
Kolaborasi yang dibangun tidak berhenti pada intervensi jangka pendek. Rahel menyebut penguatan produksi lokal dan ketahanan pangan daerah menjadi bagian lanjutan yang terus dijalankan.
Dinas Ketahanan Pangan mendukung pengaturan distribusi pangan ke titik-titik sasaran. Pengawalan dilakukan secara terpadu agar intervensi berjalan efektif.
Satgas Pangan menjalankan pemantauan harga dan penyaluran untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat eceran. Pengawasan itu termasuk melalui pakta integritas dengan pedagang pengecer.
Pengaturan distribusi menyasar seluruh kabupaten dan kota yang masuk kategori indeks harga konsumen (IHK) di Sulawesi Utara. Titik-titik sasaran ditetapkan berdasarkan pemantauan harga harian.
Dalam jangka menengah dan panjang, TPID Sulawesi Utara mengarahkan penguatan produksi lokal. Penguatan kalender tanam dan peningkatan ketahanan pangan daerah masuk dalam agenda tersebut.
Rahel menyebut respons cepat melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, sebagai bagian dari strategi komprehensif TPID. Langkah itu bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat keberlanjutan produksi pangan daerah.
FDP Tahap II dilaksanakan sebagai bentuk respons cepat TPID Sulawesi Utara. Program itu menjangkau seluruh kabupaten dan kota indeks harga konsumen di provinsi tersebut.
Distribusi cabai rawit dari Probolinggo menjadi salah satu komoditas yang difasilitasi dalam tahap ini. Pasokan dari luar daerah ditempuh untuk menutup kebutuhan sambil memperkuat produksi lokal yang sedang dibenahi.
Pemprov Sulut memastikan pengawalan terpadu terus berjalan di lapangan. Koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, dan TPID menjadi mekanisme utama menjaga pasokan dan harga pangan di tingkat warga.