Polda Sulawesi Utara mengajukan pencairan dana ke Badan Gizi Nasional untuk mengoperasikan kembali SPPG di Sekolah Polisi Negara Manado yang terhenti sejak 8 Oktober. Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso menyebut pihaknya masih menunggu realisasi pencairan, sementara sekitar 2.500 penerima manfaat kehilangan layanan makan siang. Polda Sulut juga telah berkoordinasi dengan mitra penyedia, PT MTT, agar proses pencairan tidak memakan waktu lama.
MANADO — Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Amin Litarso mengungkapkan bahwa dana terakhir yang bisa digunakan untuk memasak di SPPG SPN habis pada 7 Oktober. Sejak 8 Oktober, dapur layanan gizi itu berhenti beroperasi karena menunggu pencairan dari Badan Gizi Nasional.
Pengajuan ke BGN sudah dilakukan, namun realisasi transfer belum diterima. Polda Sulut berharap pencairan segera diproses agar pelayanan gizi kembali bergulir.
Amin menegaskan penghentian sementara SPPG tersebut murni disebabkan kendala teknis pencairan anggaran. Tidak ada faktor lain yang membuat dapur layanan gizi itu berhenti.
"BGN kini memperketat proses pencairan dana dengan mewajibkan setiap SPPG mengajukan Rencana Kebutuhan (RKB) terlebih dahulu," kata Amin.
Kebijakan RKB itu membuat setiap SPPG harus menyusun rencana kebutuhan sebelum dana bisa ditransfer. Polda Sulut telah berkoordinasi dengan mitra penyedia, PT MTT, untuk mempercepat proses tersebut.
Program layanan gizi di SPPG SPN Polda Sulut melayani sekitar 2.500 penerima manfaat. Sasaran layanannya mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.
Selama operasional terhenti, para penerima manfaat tidak mendapat makan siang seperti biasa. Polda Sulut meminta sekolah dan guru membantu menjelaskan situasi ini kepada siswa.
"Kami mengimbau para guru di sekolah-sekolah penerima manfaat untuk menyampaikan kepada para murid agar untuk sementara dapat membawa bekal dari rumah atau membawa uang saku tambahan. Jangan sampai terhentinya sementara makan siang ini menurunkan semangat belajar anak-anak," ujar Amin.
Amin memastikan operasional SPPG akan kembali bergulir begitu dana dari BGN sudah ditransfer. Polda Sulut menargetkan pencairan tidak memakan waktu lama agar pelayanan gizi bisa segera berjalan normal.
Hingga kini, Polda Sulut masih menunggu realisasi pencairan dari BGN. Koordinasi dengan PT MTT terus dilakukan sambil menyiapkan Rencana Kebutuhan yang menjadi syarat pencairan.