Karhutla Kepung Tanjung Puting, Bupati Kobar Minta Bantuan Pusat

Penulis: Vikri Alfandi  •  Senin, 12 Oktober 2026 | 12:47:31 WIB
Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di jalur Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama.

SULAWESI UTARA — Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kini mengancam kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yang jadi habitat sekitar 6.000 orang utan. Bupati Nurhidayah meminta pemerintah pusat menurunkan bantuan personel dan peralatan pemadaman karena kondisi di lapangan sudah membahayakan kesehatan warga hingga membatalkan penerbangan ke Bandara Iskandar.

Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah menyatakan kondisi karhutla di wilayahnya sudah masuk tahap membahayakan. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi kebakaran di jalur Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.

Dampak kabut asap mulai terasa di berbagai sektor. Selain mengganggu kesehatan masyarakat dan pelayanan publik, asap juga menekan aktivitas ekonomi warga serta memaksa sejumlah penerbangan ke Bandara Iskandar dibatalkan dalam beberapa hari terakhir.

Tiga Titik Prioritas Penanganan

Pemkab Kobar menetapkan tiga kawasan sebagai prioritas karena menghasilkan asap dalam jumlah besar. Ketiganya adalah ruas Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama, Desa Tanjung Putri, dan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Luasnya area yang terbakar membuat personel harus dibagi ke banyak titik. Nurhidayah menyebut keterbatasan peralatan menjadi kendala utama untuk melakukan pemadaman secara maksimal.

"Kondisi karhutla saat ini sudah tahap membahayakan. Mengganggu kesehatan masyarakat, pelayanan publik dan ekonomi. Bahkan penerbangan ke Bandara Iskandar beberapa hari terakhir sudah banyak yang di-cancel atau dibatalkan," ujar Nurhidayah, Senin (12/10/2026).

Ancaman bagi Habitat Orang Utan

Tanjung Puting merupakan salah satu habitat penting orang utan dengan populasi diperkirakan mencapai 6.000 individu. Kawasan ini juga menjadi magnet ekowisata yang mendatangkan hampir 80 ribu wisatawan sepanjang 2025, sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang untuk melihat satwa liar di habitat alaminya.

Jika kebakaran dan asap terus meluas, ancamannya tidak berhenti pada ekosistem hutan. Aktivitas wisata di kawasan tersebut berpotensi terganggu, mulai dari penutupan jalur kunjungan hingga pembatalan paket wisata yang sudah dipesan jauh hari.

Relawan Tarik Diri, Minta Water Bombing

Tim gabungan Yayasan Orang utan Hijau Kalimantan (YOHK) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar menghentikan sementara kegiatan pemadaman. Keputusan itu terekam dalam video yang beredar di media sosial dan diunggah pada Minggu (11/10).

Perwakilan YOHK-HPI Kobar, Moncos, mengatakan pihaknya memilih mundur sementara karena dukungan yang tersedia belum cukup menghadapi kondisi kebakaran. Para relawan menilai penanganan yang dilakukan sejauh ini belum memberi perubahan berarti, sementara kemampuan memadamkan api secara manual sudah mencapai batas.

Mereka meminta pemerintah segera mengerahkan water bombing untuk membantu mengatasi kebakaran yang mengancam hutan dan habitat orang utan di TN Tanjung Puting.

Sinergi Lintas Instansi Diperkuat

Penanganan karhutla di Kobar melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Koordinasi lintas instansi dilakukan untuk menangani kebakaran sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.

Nurhidayah menegaskan penanganan karhutla bukan hanya soal memadamkan api, tetapi juga melindungi warga yang mulai terdampak kabut asap. Ia meminta pemerintah pusat tidak menganggap kondisi ini sebagai persoalan biasa.

"Kondisi ini jangan dianggap sepele. Kami harapkan pemerintah pusat turun langsung ke wilayah Kobar dan Provinsi Kalimantan Tengah, bantu kami dan segera turunkan bantuan," kata dia.

Bagi traveler yang memiliki rencana kunjungan ke Tanjung Puting dalam waktu dekat, informasi terkini soal status kawasan dan akses penerbangan dapat dikonfirmasi ke dinas pariwisata setempat atau operator tur resmi sebelum berangkat.

Reporter: Vikri Alfandi
Sumber: travel.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top