SULAWESI UTARA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki hampir dua tahun sejak diluncurkan 6 Januari 2025 dari 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Kini program itu menyeret 18.614 UMKM sebagai penyuplai dan menargetkan 82,9 juta penerima pada 2029, dengan anggaran Rp71 triliun pada 2025.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program MBG hingga 10 November 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut keterlibatan itu berpotensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja.
"Sekitar 2,25 juta tenaga kerja yaitu dengan potensi 450 ribu UMKM supplier di 30 ribu dapur MBG terlibat, rata-rata UMKM mempekerjakan 1 sampai 5 orang," ujar Maman.
Program MBG mulai dijalankan 6 Januari 2025 dengan 190 SPPG alias dapur MBG di 26 provinsi. Saat pertama diluncurkan, pemerintah menargetkan jangkauan 3 juta penerima pada Januari-Maret 2025 dan meningkat menjadi 15 juta penerima pada akhir tahun.
Dalam jangka panjang, targetnya menjangkau 82,9 juta orang pada 2029, mencakup anak sekolah, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anggaran yang dialokasikan pada 2025 mencapai Rp71 triliun.
Presiden Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi menyebut para peternak ayam telur ikut menikmati dampak program. Pasokan telur diminta dua kali seminggu ke 190 dapur umum yang melayani MBG.
"Buah manisnya harga jual kita terjamin jadinya," kata Musbar, meski mengakui masih ada persoalan yang dihadapi peternak.
Di Merauke, Papua Selatan, Kristina Beno merasakan perubahan langsung. Siswi SMPN IV Muting itu mengaku tidak pernah sarapan sebelum ada MBG karena waktu paginya habis membantu kakak mengambil air dari sumur galian.
"Sebelum mendapat MBG itu, dari rumah itu tidak sarapan. Terus sampai di sekolah itu mengantuk juga karena tidak makan," katanya.
Kantuk yang membebani pelajaran berubah jadi semangat. Kristina menyebut kehadiran di kelas ikut terdongkrak.
"MBG itu memberi motivasi untuk semangat belajar. Kadang kalau di dalam kelas itu cuma 7 orang, 5 orang. Kalau sudah MBG itu bisa 20," ujarnya.
Manfaat ekonomi juga datang dari sisi tenaga kerja dapur. Zuharni, 41 tahun, warga Wonosobo, Jawa Tengah, hampir setahun bekerja sebagai relawan di SPPG Sapuran Jolontoro setelah sebelumnya berjualan pakaian keliling sekitar lima tahun.
Lokasi SPPG yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki jadi alasan utama. Suaminya bekerja di Semarang sebagai pekerja bengkel sekaligus penjaga pabrik dan hanya pulang sekitar dua minggu sekali, sementara Zuharni mengurus tiga anak termasuk bayi berusia 23 hari.
"Karena dekat rumah, bisa sambil mengurus anak-anak, sambil mengurus rumah," ujar Zuharni.
Penghasilan dari dapur MBG mengubah kondisi keuangan keluarganya. "Alhamdulillah sangat terbantu, sangat menolong. Tadinya kalau sebelum kerja di situ kan gali lubang tutup lubang. Sekarang cukup untuk hari-hari, bayar anak-anak sekolah," katanya.
Di balik cerita penerima manfaat, pelaksanaan program masih menyisakan sejumlah persoalan yang membuat pemerintah terus melakukan perbaikan. Bagi pelaku usaha dan investor, skala program ini menjaga permintaan komoditas pangan pokok seperti telur dan sayur, sekaligus membuka ceruk pasokan bagi UMKM pangan olahan di sekitar tiap SPPG.
Yang perlu dicermati, perluasan dari 190 dapur menjadi target 30 ribu dapur menuntut kapasitas pasokan dan pengawasan mutu yang konsisten. Tanpa itu, manfaat ekonomi yang sudah dirasakan penerima seperti Kristina dan Zuharni berisiko tidak merata ke seluruh wilayah.