MANADO — Sarasehan Kebangsaan yang digelar Stefanus BAN Liow menyoroti salah satu persoalan lama dalam sistem pemerintahan Indonesia: posisi DPD RI yang dinilai belum sepenuhnya dikenal masyarakat. Diskusi berlangsung di Aula Kantor DPD RI Perwakilan Sulawesi Utara, kawasan Tikala, dengan Ferry Daud Liando sebagai narasumber.
Pertemuan itu menjadi ruang tukar pikiran soal berbagai persoalan kebangsaan. Selain fungsi DPD RI, peserta membahas hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah hingga isu ketatanegaraan yang sedang menjadi perhatian publik.
Penguatan fungsi DPD RI mendapat perhatian tersendiri dalam diskusi. Lembaga perwakilan daerah itu dinilai masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat, terutama menyangkut tugas, kewenangan, serta keterlibatannya dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Stefanus BAN Liow menyebut pentingnya masyarakat memahami keberadaan dan peran DPD RI. Menurutnya, meskipun tidak selalu menjadi sorotan dalam pemberitaan politik nasional, DPD RI memiliki tugas penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Isu hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah masuk dalam agenda sarasehan. Pembahasan ini menyangkut bagaimana kepentingan daerah diperjuangkan di tingkat nasional tanpa menabrak kerangka ketatanegaraan yang berlaku.
Ferry Daud Liando hadir sebagai narasumber untuk membedah persoalan tersebut dari sisi akademik. Kehadiran Dekan FISIP Unsrat itu memberi forum landasan kajian, bukan sekadar diskusi politik praktis.
Sarasehan di Manado juga melibatkan sejumlah awak media. Keterlibatan jurnalis membuat pembahasan soal fungsi DPD RI tidak berhenti di ruang aula, tetapi ikut disebarkan ke publik Sulawesi Utara.
Bagi Sulawesi Utara, posisi DPD RI menentukan sejauh mana aspirasi daerah terwakili dalam kebijakan nasional. Stefanus BAN Liow menempatkan pemahaman publik atas peran lembaga itu sebagai pintu masuk penguatan fungsi DPD ke depan.
Sarasehan Kebangsaan di Tikala menjadi salah satu jalur yang dipilih untuk membuka pemahaman tersebut. Diskusi berlangsung terbuka bersama media, dengan isu ketatanegaraan sebagai kerangka besarnya.