DPD Golkar Sulut Diminta Eksekusi Surat DPP soal Plt, Sitaro Tak Masuk Keputusan

Penulis: Wisnu Wardana  •  Senin, 16 November 2026 | 10:16:31 WIB
Surat persetujuan DPP Partai Golkar ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.

SITARO — Surat persetujuan DPP Partai Golkar itu ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan DPD Golkar Sulawesi Utara melalui surat Nomor A-002/DPD-PG/SULUT/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

Dalam surat permohonan itu, DPD Golkar Sulawesi Utara turut mengusulkan penunjukan Plt Ketua untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro. Usulan tersebut dilandasi berakhirnya masa kepengurusan di tiga daerah itu hingga tahun 2025.

Hanya Minahasa dan Tomohon yang Disebut di Poin 2

Pada poin 2 surat persetujuan DPP tertanggal 28 Oktober 2026, hanya Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang secara tegas disebut mendapatkan persetujuan penunjukan Plt. Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak disebutkan di dalam keputusan tersebut.

Kondisi itu yang mendorong Sasue meminta DPD Provinsi Sulawesi Utara menghormati dan menjalankan setiap aturan serta petunjuk yang dikeluarkan DPP. Ia meminta seluruh jajaran bergerak sesuai mekanisme dan ketentuan partai.

"Aturan organisasi yang dibuat DPP tidak semestinya dilanggar oleh jajaran di bawahnya," kata Sasue, yang pernah menjabat Pimpinan DPRD Sitaro.

Aturan Plt Menjelang Musda Diatur dalam Juklak

Penegasan soal mekanisme penunjukan Plt menjelang Musyawarah Daerah sebelumnya disampaikan Sekjen DPP Golkar Muhammad Sarmuji dalam Bimbingan Teknis Fraksi Partai Golkar di Bali pada 24 Oktober 2026. Dalam forum itu, Sarmuji menegaskan aturan internal partai mengenai penunjukan Plt telah diatur lengkap dalam petunjuk pelaksanaan.

Menurut Sasue, Sarmuji menyatakan penunjukan Plt menjelang Musda tidak diperkenankan tanpa persetujuan dari dua tingkat di atasnya. Sekjen juga menyebut DPP tengah berupaya membatalkan penunjukan Plt di sebuah provinsi yang ditetapkan menjelang Musda.

Aturan tersebut dirumuskan supaya wewenang DPP tidak dipakai seenaknya. Tujuannya mempersempit peluang persaingan, melancarkan kepentingan pihak tertentu, ataupun membentuk dominasi pada pelaksanaan Musda.

Usulan Sitaro Sudah Disampaikan, Tak Masuk Surat Persetujuan

Sasue menyatakan penegasan Sekjen DPP menjadi hal yang diperhatikan dalam merespons dinamika kepengurusan Golkar di Sitaro. Usulan penunjukan Plt untuk daerah tersebut telah disampaikan DPD Golkar Sulawesi Utara, tetapi tidak tercantum dalam surat persetujuan dari DPP.

Ia menilai persoalan itu tidak boleh dibiarkan menggantung. Menurut Sasue, aturan dan petunjuk DPP yang tidak dijalankan jajaran di bawahnya berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi organisasi.

Reporter: Wisnu Wardana
Sumber: lutimterkini.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top