BOLMONG UTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mengakselerasi transformasi tata kelola rumah sakit daerah. Langkah teranyar, Bupati Sirajudin Lasena menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Daerah tentang penerapan BLUD di UPTD RSUD, Kamis (4/6/2026) di ruang rapat bupati.
Rapat tersebut menyoroti tiga pilar utama yang harus diperkuat: administrasi, regulasi, dan tata kelola kelembagaan. Bupati menegaskan bahwa kesiapan dokumen dan kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi yang tidak bisa ditawar.
“Tujuan rapat hari ini untuk memperjelas berbagai hal terkait BLUD. Kita ingin memastikan semuanya sudah siap secara administrasi dan regulasi,” ujar Sirajudin.
Tiga Aspek yang Dievaluasi: Administrasi, Regulasi, dan Kelembagaan
Dari sisi administrasi, pemkab meminta pemenuhan sejumlah dokumen syarat administratif. Beberapa di antaranya adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Pola Tata Kelola, serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Sementara aspek regulasi, pemkab menyesuaikan seluruh kerangka hukum dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan turunan berupa peraturan kepala daerah (Perkada) juga tengah diselesaikan.
“Kita harus belajar mitigasi risiko. Minggu depan semuanya harus sudah tuntas, termasuk struktur BLUD. Harus dibiasakan untuk langsung ditindaklanjuti, tinggal menunggu final dan kita siap implementasi,” tegas bupati.
Dewan Pengawas dan SDM Jadi Prioritas
Pada sisi kelembagaan, pemkab fokus pada penetapan struktur organisasi yang jelas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi fungsi Dewan Pengawas BLUD juga digenjot untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sofyan Mokoginta, SKM., menyatakan jajarannya siap menindaklanjuti seluruh arahan. “Kami setelah rapat ini akan segera menindaklanjuti seluruh hasil dan arahan yang telah disampaikan,” kata Sofyan.
Target: Pelayanan Kesehatan Lebih Profesional dan Fleksibel
Percepatan implementasi BLUD menjadi bagian dari upaya Pemkab Bolmong Utara mewujudkan tata kelola pelayanan yang lebih profesional, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kesiapan kelembagaan yang matang, BLUD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.
