MANADO — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang menempatkan Provinsi Sulawesi Utara di peringkat ke-9 nasional. Dengan skor 76,32, daerah berjuluk Nyiur Melambai ini juga tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di kawasan Pulau Sulawesi, mengungguli Sulawesi Selatan dan Gorontalo.
Tiga Dimensi Penopang Kenaikan IPM Sulut
IPM merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan skor dari 75,68 pada 2024 menjadi 76,32 pada 2025 menunjukkan bahwa pembangunan di Sulawesi Utara tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menjadikan capaian ini sebagai bukti keberhasilan program penguatan sumber daya manusia. Beberapa sektor yang didorong meliputi perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat yang menyasar langsung kebutuhan dasar warga.
Modal Penting untuk Daya Saing Daerah
Masuknya Sulawesi Utara ke jajaran 10 besar nasional dinilai menjadi modal strategis untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.
Dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemda, sektor swasta, dan komunitas, Sulawesi Utara diharapkan mampu mempertahankan tren positif ini. Target ke depan adalah mencetak prestasi yang lebih tinggi, mewujudkan daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing di tingkat nasional.
Apa Arti Skor IPM 76,32 bagi Warga?
Secara teknis, skor IPM di atas 70 mengindikasikan kategori pembangunan manusia "tinggi". Bagi warga Sulawesi Utara, kenaikan ini berarti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan semakin membaik, serta daya beli masyarakat menunjukkan tren positif. Data BPS ini menjadi acuan bagi pemda untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depannya.
