BOLSEL — Rencana pemeriksaan urine massal bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan wakil rakyat di Bolaang Mongondow Selatan memasuki babak baru. BNN Kabupaten Bolmong memastikan siap menurunkan tim pemeriksa, tetapi mengingatkan konsekuensi hukum dan administratif yang menyertainya.
Kepastian ini merupakan respons atas permintaan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru yang menginginkan lingkungan pemerintahan bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Hasil Tes Lama Dinyatakan Kadaluarsa Secara Hukum
Kepala BNN Kabupaten Bolmong, Recky M. Rotinsulu, memberikan penegasan penting terkait status hasil pemeriksaan sebelumnya. Menurut dia, surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan pekan lalu atau bulan lalu tidak serta-merta membebaskan seseorang dari pemeriksaan ulang.
"Hasil tes itu hanya menggambarkan kondisi seseorang pada saat sampel diambil," ujar Recky. Ia menambahkan, pemeriksaan narkotika melalui urine bersifat real-time dan tidak bisa menjadi jaminan untuk waktu yang tidak terbatas.
Tes urine massal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dengan pemeriksaan individu. Recky menegaskan mekanisme ini masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga seluruh biaya operasional menjadi tanggungan pemerintah daerah yang mengajukan permintaan.
Pengungkapan Sabu 14,87 Gram Memicu Kebijakan Baru
Langkah tegas Bupati Iskandar tidak terlepas dari pengungkapan kasus narkotika pada 5 Juli 2026. Tim Pemberantasan BNN Provinsi Sulawesi Utara menangkap pasangan suami istri berinisial IB dan HM di Dusun II, Desa Pintadia, Kecamatan Bolaang Uki, Bolsel.
Dari tangan keduanya, petugas menyita sabu dengan berat bersih 14,8718 gram. Barang haram tersebut diduga kuat dibawa menggunakan taksi gelap dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, menuju wilayah Bolsel.
Bupati Iskandar tidak berhenti pada penangkapan pelaku. "Harus dikembangkan bahwa siapa saja yang membeli," katanya Senin (10/8/2026) lalu. Ia menilai pengungkapan mata rantai peredaran, termasuk jaringan pembeli, jauh lebih penting dibanding sekadar mengamankan kurir.
Pembiayaan Massal Belum Dianggarkan
Meski menyatakan kesiapan penuh, BNN Bolmong menyoroti satu kendala teknis yang krusial, yaitu anggaran. Recky mengakui tes untuk satu atau dua orang tidak menjadi persoalan, namun pemeriksaan massal yang menyasar seluruh ASN dan anggota DPRD membutuhkan biaya signifikan.
"Kalau hanya satu atau dua orang tentu tidak apa-apa, tapi karena ini massal," jelasnya. Saat ini tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung dan BNN tidak memiliki pos anggaran khusus untuk membiayai kegiatan tersebut.
Realisasi tes urine massal pun masih menunggu surat permintaan resmi dari Pemkab Bolsel. Jika surat telah turun dan skema pembiayaan dipenuhi, tim pemeriksa dipastikan akan langsung bergerak melakukan deteksi terhadap seluruh pejabat publik di wilayah tersebut.
Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen pencegahan sekaligus pengawasan internal, bukan sekadar formalitas administratif. Pemeriksaan berkala dengan pola mendadak justru dinilai lebih efektif menekan potensi penyalahgunaan narkotika di kalangan penyelenggara pemerintahan.
