KOTAMOBAGU — Kebijakan ini mengemuka setelah Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Noval C. Manoppo, memimpin rapat koordinasi bersama pengusaha SPBU di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kamis (3/9/2026). Pertemuan itu turut dihadiri jajaran TNI, Polri, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat sinergi pengawasan di lapangan.
Registrasi Barcode Disesuaikan dengan Data Kendaraan
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Melky Mokoginta, menegaskan bahwa mekanisme penyaluran BBM saat ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Pengguna kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar harus memastikan data barcode yang terdaftar telah terhubung dan sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang digunakan.
"Supaya penggunaan barcode jelas, kesesuaian plat nomor untuk barcode. Hal ini penting untuk mencegah pemakaian barcode milik orang lain dalam setiap transaksi," ungkap Melky dalam rilis yang diterima redaksi.
Langkah ini diambil untuk mengunci data siapa penerima subsidi. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memantau riwayat pembelian dan mencegah adanya oknum yang memborong BBM bersubsidi untuk dijual kembali ke industri atau pihak yang tidak berhak.
Antrean Bukan karena Kelangkaan Stok
Menyikapi antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, Pemkot Kotamobagu memastikan kondisi itu bukan disebabkan oleh pengurangan pasokan dari pertamina. Melky menyebut stok BBM jenis Pertalite dalam keadaan normal dan kebutuhan masyarakat dipastikan tetap terpenuhi.
"Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa kebutuhan BBM jenis pertalite normal-normal saja dan tidak ada pengurangan kuota," tegasnya.
Antrean diperkirakan muncul imbas meningkatnya konsumsi kendaraan di luar daerah yang melintas atau akibat pemilik kendaraan yang membeli melebihi kebutuhan harian. Pemkot pun mengajak aparat keamanan untuk turun langsung memastikan ketertiban dan kelancaran di setiap titik pengisian bahan bakar.
Arahan bagi Pemilik Kendaraan di Kotamobagu
Masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi diimbau menyiapkan dokumen kendaraan yang sah sebelum mengantre di SPBU. Apabila data pada barcode tidak terdaftar atau tidak cocok dengan plat nomor yang dibawa, pihak SPBU berhak menolak proses transaksi.
Pemkot berharap kolaborasi antara pengelola SPBU, pemerintah daerah, dan pihak berwajib mampu menghadirkan pelayanan publik yang tertib dan transparan tanpa merugikan warga yang berhak atas subsidi BBM.
