MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi I tahun ini dengan realisasi 100 persen. Sebanyak 274.156 penerima bantuan pangan (PBP) sudah menerima haknya, terdiri atas 5.482.920 kilogram beras dan 1.096.584 liter minyak goreng.
Untuk alokasi II, jumlah penerima bertambah menjadi 281.794 PBP dengan pagu beras lebih dari 8,3 juta kilogram. Hingga kini, realisasi penyalurannya menyentuh 98,19 persen.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memastikan ketersediaan pangan sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan secara tepat sasaran dan tepat waktu," kata Gubernur Yulius di Manado.
Mengapa Wilayah Kepulauan Jadi Perhatian Khusus
Gubernur menyebut penyaluran bantuan pangan di Sulut berjalan baik, termasuk menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Distribusi ke daerah terpencil dan pulau-pulau kecil memang punya tantangan geografis tersendiri.
"Penyaluran bantuan pangan secara umum berjalan baik, tepat sasaran dan tepat waktu, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan," ujar Gubernur Yulius.
Sinergi Empat Lapis Pemerintahan dan Bulog
Capaian realisasi itu disebut Gubernur sebagai hasil kerja bersama sejumlah pihak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak bersama pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa dan kelurahan, serta Perum Bulog.
Kolaborasi lintas tingkatan itu memungkinkan data penerima diverifikasi berlapis. Pemerintah desa dan kelurahan berperan memastikan warga yang tercatat sebagai PBP memang berhak menerima.
Apa Arti Angka 98,19 Persen bagi Warga Penerima
Realisasi alokasi II yang belum sepenuhnya 100 persen berarti masih ada sisa penyaluran yang harus dikejar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan komitmen menuntaskan distribusi agar tidak ada penerima yang terlewat.
Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng ini menyasar rumah tangga penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota. Bagi warga di wilayah kepulauan, pasokan pangan yang terjaga membantu menekan beban pengeluaran harian.
Pemerintah provinsi memastikan ketersediaan pangan sekaligus perlindungan masyarakat tetap jadi prioritas pada periode penyaluran berikutnya.
