SULAWESI UTARA — Program pemberdayaan UMKM yang tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga perlu segera disatukan agar bantuan tidak menumpuk pada kelompok usaha yang sama. Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai integrasi data penerima menjadi kunci agar pelaku usaha kecil lain ikut terjangkau. Tanpa koordinasi, program serupa berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan memicu tumpang tindih anggaran.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti pengelolaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kini ditangani puluhan instansi. Anggota BAKN Gde Sumarjaya Linggih mengatakan pembenahan lintas kementerian dan lembaga diperlukan supaya anggaran negara terpakai lebih efisien dan sasaran penerima tidak meleset.
Catatan BAKN menyebut program pemberdayaan UMKM tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga. Selama program dan data penerima dikelola terpadu, jumlah instansi itu tidak menjadi masalah. Persoalan muncul ketika koordinasi lemah dan setiap instansi berjalan dengan skemanya sendiri.
Apa Risiko Bantuan Menumpuk?
Gde memperingatkan potensi bantuan pemerintah diterima kelompok usaha yang sama secara berulang. Sementara itu, pelaku UMKM lain yang belum pernah tersentuh program justru kehilangan kesempatan. Kondisi semacam ini, menurutnya, bisa menimbulkan ketimpangan penyaluran.
"Program pemberdayaan UMKM tersebar di 27 kementerian dan lembaga. Namun, kita perlu memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya diterima oleh kelompok yang sama secara berulang," kata Gde di Jakarta, Kamis, 19 November.
Legislator Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Demer itu menilai integrasi data jadi jalan keluar. Data terpadu memungkinkan pemerintah mengetahui siapa yang sudah menerima bantuan, jenis dukungan yang diperoleh, dan kelompok UMKM mana yang belum terjangkau.
Siapa Pelaku Usaha yang Paling Terbantu?
Menurut Demer, integrasi data membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil dengan keterbatasan akses pembiayaan dan pendampingan. Kelompok inilah yang paling membutuhkan dukungan pemerintah, bukan usaha yang sudah berulang kali menerima bantuan.
BAKN DPR telah menelaah skema pendampingan UMKM dengan melibatkan sejumlah instansi. Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Mengapa Bantuan Modal Saja Tidak Cukup?
Selain soal data, Demer menyoroti pendekatan pemberdayaan yang masih banyak bertumpu pada bantuan modal. Skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dinilai perlu diikuti program peningkatan kemampuan produksi dan daya saing.
"Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal dan KUR. Kebijakan itu harus diperkuat dengan pelatihan, pendampingan usaha secara berkelanjutan, pengembangan produk, hingga peningkatan desain dan kualitas kemasan," jelasnya.
Tambahan modal belum tentu memberi hasil optimal bila pelaku usaha masih terkendala mengembangkan produk dan memasarkannya. Karena itu, program pemberdayaan diharapkan mencakup seluruh kebutuhan usaha, mulai dari pembiayaan, peningkatan keterampilan, pengembangan produk, hingga pemasaran.
Apa Langkah Selanjutnya?
Melalui koordinasi dengan instansi terkait, Demer mendorong agar bantuan pembiayaan dan pendampingan usaha tidak berjalan terpisah. Keduanya perlu saling mendukung sesuai kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.
"Dengan program yang terintegrasi, UMKM diharapkan semakin berkembang, mampu membuka lapangan kerja baru, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," ujar Demer.
Pelaku UMKM yang ingin mengetahui program pemberdayaan yang tersedia dapat memantau kanal resmi Kementerian UMKM serta instansi penyalur seperti PNM. Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan bantuan dengan memungut biaya, karena penyaluran program pemerintah tidak memungut pungli.