MANADO — Jimmy Ringkuangan menuturkan pembangunan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Pernyataan itu ia sampaikan di Manado, Minggu, sebagai penegasan bahwa urusan pangan tidak bisa ditangani satu dinas saja.
Pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat sektor pangan di Bumi Nyiur Melambai. Strategi itu bergerak dari hulu produksi hingga hilir distribusi.
Pangan Lokal Jadi Fondasi Kemandirian
Langkah pertama yang dijalankan adalah optimalisasi potensi pangan lokal Sulut sebagai kekuatan utama menuju kemandirian pangan. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi pada proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi pangan.
Pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan juga diperkuat. Tujuannya memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman dan layak dikonsumsi.
Diversifikasi konsumsi pangan terus digenjot untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. Di sisi lain, koordinasi pengendalian inflasi pangan diperkuat lewat jaminan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga.
Siapa Saja yang Dilibatkan?
Jimmy menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pihak yang terlibat mencakup pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
"Pentingnya meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat," kata Jimmy.
Harapan untuk Sistem Pangan Daerah
Jimmy berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus berlanjut. Dengan begitu, upaya membangun sistem pangan daerah berjalan semakin mandiri, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Bagi warga Sulut, arah kebijakan ini menyentuh dua hal langsung: kestabilan harga bahan pangan di pasar dan ketersediaan pasokan menjelang periode permintaan tinggi. Keduanya bergantung pada seberapa rapat koordinasi lintas instansi yang dijabarkan pemerintah provinsi.