AMURANG — Suasana teduh menyelimuti halaman Kantor Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan saat Salat Iduladha digelar di tengah guyuran hujan Jumat pagi. Yang membuat momen ini berbeda, bukan hanya lokasinya yang tak biasa—sebuah institusi penegak hukum—melainkan siapa yang duduk di barisan depan: Bupati FDW-Theodorus Kawatu, seorang pemimpin non-Muslim, yang hadir bersama Kapolres, Dandim, dan Ketua Pengadilan Negeri.
Mereka semua duduk bersimpuh di atas sajadah, mengikuti rangkaian salat dan khotbah yang disampaikan oleh imam. Tidak ada sekat jabatan atau perbedaan keyakinan. Yang ada adalah satu barisan kebersamaan di bawah tenda putih yang didirikan khusus di area parkir kantor kejaksaan.
Pemilihan Kantor Kejari Minsel sebagai lokasi salat Ied bukan tanpa alasan. Kepala Kejaksaan Negeri Minsel, yang juga bagian dari Forkopimda, ingin memberikan contoh bahwa institusi hukum pun bisa menjadi ruang bersama untuk merawat toleransi. Halaman kantor yang cukup luas memungkinkan jamaah dari berbagai instansi pemerintah dan warga sekitar untuk berkumpul tanpa harus berebut tempat di masjid-masjid yang terbatas di pusat kota Amurang.
Bupati FDW-Theodorus Kawatu menyebut bahwa kehadirannya bersama Forkopimda adalah bentuk komitmen nyata. “Ini bukan seremonial. Ini adalah cara kami menunjukkan bahwa Minsel adalah rumah bersama,” ujarnya usai salat.
Bagi warga Muslim di Minsel, pemandangan seperti ini bukan lagi hal baru, tetapi tetap memiliki arti tersendiri. Seorang jamaah, Hasan M., yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di Pasar Amurang, mengaku merasa dihargai. “Kami melihat langsung pemimpin kami ikut salat. Ini membuat kami merasa aman dan diakui sebagai bagian dari Minsel,” katanya.
Momen ini juga menjadi pengingat bahwa di tengah isu politik identitas yang kerap memanas menjelang Pilkada, Minsel justru memilih jalan sebaliknya: merawat kebersamaan dengan tindakan konkret. Tidak ada orasi panjang, tidak ada spanduk besar. Hanya kehadiran fisik para pemimpin yang duduk di lantai, sama seperti warga lainnya.
Budaya toleransi di Minahasa Selatan memang sudah lama dikenal. Daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ini justru memiliki tradisi kuat dalam merawat hubungan antarumat beragama. Kegiatan seperti ini, di mana pejabat daerah dari latar belakang berbeda hadir dalam perayaan keagamaan umat lain, sudah beberapa kali terjadi—baik saat Natal, Paskah, maupun Idul Fitri.
Yang membedakan kali ini adalah lokasinya yang berada di lingkungan kejaksaan, simbol penegakan hukum. Ini mengirimkan pesan bahwa keadilan dan toleransi berjalan beriringan. Forkopimda Minsel, yang terdiri dari eksekutif, legislatif, TNI, Polri, dan kejaksaan, sepakat untuk terus menjadikan toleransi sebagai modal sosial pembangunan daerah.
Bupati FDW-Theodorus Kawatu menambahkan, “Kami ingin anak cucu kami nanti tidak perlu bertanya apakah mungkin hidup rukun dengan yang berbeda. Mereka sudah melihat teladannya hari ini.”
Pemerintah Kabupaten Minsel berencana untuk menjadwalkan kegiatan serupa secara rutin, tidak hanya saat hari besar keagamaan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Minsel akan difasilitasi untuk mengadakan dialog rutin setiap tiga bulan sekali di kantor-kantor pemerintah secara bergilir. Tujuannya, agar ruang pertemuan antarumat beragama tidak hanya terjadi di masjid atau gereja, tetapi juga di ruang publik milik negara.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi model bagi daerah lain di Sulawesi Utara yang tengah menghadapi dinamika sosial akibat arus migrasi dan pertumbuhan ekonomi. Minsel memilih untuk tidak menunggu konflik terjadi baru bertindak. Toleransi, bagi mereka, adalah investasi jangka panjang yang harus dirawat setiap hari.