MANADO — Suara deklarasi itu terdengar jelas di tengah perayaan 109 tahun kelahiran Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo yang digelar di Sulawesi Utara. Bukan sekadar seremoni, acara ini menjadi panggung bagi publik untuk kembali menggugat catatan sejarah: mengapa arsitek ekonomi pembangunan Indonesia itu belum juga menyandang gelar pahlawan nasional?
Prof Sumitro Djojohadikusumo bukan nama asing dalam panggung kebijakan Indonesia. Ia adalah perumus konsep ekonomi benteng, pencetus industrialisasi substitusi impor, dan tokoh di balik berdirinya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Namun, di kalangan generasi muda Sulawesi Utara, namanya mulai pudar. Deklarasi ini, menurut panitia, ingin mengembalikan ingatan kolektif bahwa putra bangsa ini berjasa besar dalam membangun fondasi ekonomi yang mandiri di era 1950-an hingga 1970-an.
Pertanyaan itu terus mengemuka di sela-sela acara. Sejumlah akademisi yang hadir menilai proses pengusulan gelar pahlawan sering kali terhambat birokrasi dan minimnya dokumen sejarah yang terdigitasi.
“Ini soal kemauan politik dan kelengkapan arsip. Padahal jejak Prof Sumitro jelas: ia bukan hanya menteri, tapi juga pejuang di masa revolusi,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang ikut menandatangani deklarasi.
Uniknya, deklarasi ini justru menggema dari Sulawesi Utara, bukan dari Jawa. Panitia menyebut hal ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengakuan terhadap jasa pahlawan tidak boleh terpusat di satu pulau.
Ratusan warga dari berbagai latar belakang turut membubuhkan tanda tangan dukungan. Mereka berharap Presiden dan DPR segera memproses usulan ini sebelum peringatan hari pahlawan berikutnya.
Panitia deklarasi berencana mengirimkan berkas dukungan resmi ke Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam waktu dekat. Mereka juga akan menggalang dukungan dari universitas-universitas di Indonesia Timur.
“Kami tidak ingin ini berhenti sebagai acara seremonial. Ini gerakan sejarah,” kata koordinator acara menutup pernyataannya.
Prof Sumitro Djojohadikusumo dinilai layak karena jasanya merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pribumi, membangun sistem perbankan nasional, dan berperan dalam perundingan diplomasi ekonomi di masa perang kemerdekaan. Ia juga menjadi salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia yang ikut memperjuangkan demokrasi.
Hambatan utama adalah kelengkapan dokumen sejarah yang tersebar dan belum terverifikasi secara resmi oleh tim peneliti pusat. Selain itu, proses birokrasi di Dewan Gelar membutuhkan rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan akademisi.
Tidak ada batas waktu pasti, namun panitia berharap proses verifikasi bisa selesai dalam satu hingga dua tahun ke depan. Momentum peringatan hari pahlawan nasional menjadi target simbolis pengumuman resmi dari pemerintah pusat.