MANADO — Opini WTP dari BPK RI untuk Pemprov Sulut tahun ini bukan sekadar angka prestasi. Ini adalah pengakuan ke-12 kalinya yang diraih secara berturut-turut sejak 2014, menjadikan Sulut sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor langsung memberikan apresiasi atas pencapaian ini. “WTP ke-12 ini sebuah kesuksesan atas kepemimpinan gubernur,” kata Wowor dalam pernyataannya usai paripurna.
Menurutnya, opini WTP menjadi pembuktian capaian kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025. Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis yang berhasil dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Salah satu terobosan yang disorot adalah penetapan peraturan daerah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. “Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Wowor.
Kebijakan ini, lanjutnya, menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan memperkuat sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai inovasi yang patut dicontoh daerah lain.
Tak hanya di bidang keuangan, Pemprov Sulut juga meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional. “Apresiasi juga karena Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stunting,” pungkas Wowor.
Capaian ini menegaskan bahwa Sulut tidak hanya unggul dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam program-program kesejahteraan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas LKPD Pemprov Sulut tahun anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI, Achmad Anang Hernady. Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sulut, Selasa (2/6).
Opini WTP menjadi standar tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Raihan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Sulut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, transparan, dan akuntabel.