JAKARTA — Dadan Hindayana, yang baru sehari lalu dicopot dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto, resmi menyandang status tahanan Kejaksaan Agung. Ia terlihat keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 17.10 WIB dengan rompi tahanan merah muda, mengabaikan sorotan wartawan yang menunggu.
Proses hukum terhadap Dadan dimulai sejak pagi hari, Rabu (3/6), saat aparat kejaksaan menggeledah Gedung BGN di Jakarta. Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan program prioritas pemerintah. Beberapa jam kemudian, Dadan digiring keluar dari Kejagung dengan status tahanan.
Penampilannya yang lesu dan enggan berkomunikasi menjadi gambaran betapa cepatnya proses hukum berjalan. Ia langsung dimasukkan ke dalam mobil tahanan tanpa memberikan sepatah kata pun kepada awak media.
Kemarin malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN. Tidak hanya Dadan, dua wakilnya—Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung—juga ikut diberhentikan. Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengonfirmasi bahwa pencopotan ini diduga kuat terkait praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung saat ditanya dugaan kasus jual beli dapur yang menjerat eks Kepala BGN, usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, mengutip Antara, Rabu (3/6).
Dudung menambahkan, Presiden Prabowo sudah mendengar informasi terkait permasalahan di BGN dari berbagai sumber sejak lama. Artinya, keputusan mencopot Dadan bukanlah tindakan mendadak, melainkan puncak dari serangkaian informasi yang terus mengalir ke Istana. Namun, detail mengenai kapan tepatnya informasi itu pertama kali diterima dan siapa saja yang terlibat masih menjadi bagian dari penyelidikan kejaksaan.
Kejaksaan Agung kini memegang kendali penuh atas proses hukum Dadan Hindayana. Fokus penyelidikan diarahkan pada dugaan jual beli titik dapur MBG yang diduga merugikan keuangan negara. Publik menunggu apakah kasus ini akan merembet ke aktor lain di tubuh BGN atau bahkan di luar lembaga tersebut. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi andalan pemerintah terus berjalan di bawah kepemimpinan baru yang akan segera ditunjuk.