JAKARTA — Dalam forum tersebut, Lodewijk menekankan bahwa politik harus menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum, bukan sekadar kepentingan kelompok. Ia mengingatkan bahwa perkembangan geopolitik internasional yang kian kompleks menuntut demokrasi berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang stabil.
Menurut Lodewijk, setidaknya ada empat pekerjaan rumah utama dalam penguatan demokrasi Indonesia. Pertama, praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi. Kedua, kampanye negatif dan kampanye hitam yang masih marak. Ketiga, menguatnya oligarki dan politik dinasti. Keempat, rendahnya literasi dan moral politik di kalangan publik maupun elite.
"Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan," kata Lodewijk dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Lodewijk mendorong umat Islam untuk mengaktualisasikan semangat profetik—nilai-nilai kenabian—dalam kehidupan politik. Ia menilai hal itu penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Wamenko Polkam berharap ulama dan organisasi kemasyarakatan terus berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Mereka diminta aktif mengingatkan apabila terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kongres tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI provinsi, organisasi kemasyarakatan Islam, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren. Lodewijk didampingi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.