MITRA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memastikan diri ambil bagian dalam dua agenda strategis nasional yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bupati Ronald Kandoli memimpin jalannya rapat koordinasi dari ruang kerjanya, didampingi jajaran perangkat daerah terkait, untuk menyimak arahan pemerintah pusat terkait stabilitas harga dan program perumahan rakyat.
Rakor yang digelar secara virtual ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sambutannya, Kemendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten dan kota dalam mengendalikan laju inflasi di masing-masing wilayah, tidak hanya melalui intervensi pasar, tetapi juga lewat kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Materi utama yang dibahas dalam rakor tersebut terbagi dalam tiga poin krusial. Pertama, langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang mencakup pemantauan perkembangan harga berbagai komoditas strategis. Kedua, evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Ketiga, koordinasi antar-daerah untuk memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tidak terhambat.
Pemantauan harga komoditas menjadi perhatian serius karena fluktuasi harga pangan kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Melalui rakor ini, setiap pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan harga di pasar tradisional maupun modern.
Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penyediaan lahan dan kemudahan perizinan. Dalam rakor ini, setiap bupati dan wali kota diminta melaporkan progres kesiapan daerahnya masing-masing dalam mendukung program strategis tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan data penerima manfaat program perumahan ini akurat dan tepat sasaran. Pendataan yang baik menjadi kunci agar program bantuan rumah ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Keikutsertaan Bupati Ronald Kandoli dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya berkelanjutan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Pemerintah kabupaten diharapkan segera menindaklanjuti hasil rakor ini dengan menggelar rapat internal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah lanjutan ini diperlukan untuk menerjemahkan arahan pusat ke dalam kebijakan teknis di lapangan, termasuk memastikan ketersediaan stok pangan menjelang periode-periode kritis tertentu.