BOLTIM — Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo dan Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku angkat bicara menanggapi isu yang menyebut pemerintah daerah tidak berpihak pada penambang tradisional. Dalam keterangan pers di ruang kerja bupati, Senin (24/8/2026) siang, keduanya menunjukkan bukti pengusulan 93 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat.
Dokumen rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara itu menjadi senjata utama untuk mematahkan tuduhan tersebut. Oskar memastikan proses pengusulan dilakukan langsung dengan menghadap ke kementerian.
Dari 93 titik yang diusulkan, Oskar mengakui baru 25 titik yang mendapat persetujuan pemerintah pusat. Sejumlah lokasi lainnya masih terganjal status lahan yang berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan.
“Panang berada dalam IUP PT ASA, Simbalang masuk IUP BTPR, Lanut menunggu pascatambang JRBM berakhir, sementara Tobongon masuk dalam konsesi JRBM,” jelas Oskar.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Oskar menyebut tengah menyiapkan skema alternatif agar masyarakat tetap mendapat kepastian hukum, salah satunya dengan pola plasma yang telah diterapkan di Kalimantan.
“Kami, saya dan Pak Argo mengusulkan 93 titik ke Kementerian ESDM. Kebetulan saya menghadap langsung. Dokumennya ada semua, tanggalnya, bahkan petanya ada,” ujar Oskar sembari memperlihatkan berkas pengajuan.
“Kalau ada yang mengatakan saya dan Pak Argo tidak pro rakyat, justru di masa saya dan Pak Argo mengusulkan 93 titik WPR, supaya yang kemarin-kemarin dianggap ilegal itu menjadi legal,” tegasnya.
Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menambahkan, pengajuan 93 titik WPR dilakukan kurang dari satu bulan setelah dirinya dan Oskar dilantik pada 20 Februari 2025. Tepatnya, surat usulan dikirim pada 21 Maret 2025.
“Ketika kami dilantik, dalam waktu satu bulan kami sudah mengusulkan. Ini buktinya, kami mengusulkan tanggal 21 Maret 2025. Apakah itu bukan bukti? Apakah itu tidak berpihak kepada masyarakat? Ini data-datanya,” kata Argo.
Dalam kesempatan yang sama, Argo juga menepis kabar yang menyebut hubungannya dengan Oskar tidak harmonis. Ia menilai isu tersebut sengaja disebar pihak tertentu untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kepada warga masyarakat Bolaang Mongondow Timur, saya mau sampaikan bahwa kami sedang baik-baik saja, saya dan Pak Bupati. Saya mengamati bahwa ada segelintir orang yang hari ini ingin memprovokasi saya dan Pak Bupati,” tegas Argo.
Ia memastikan keduanya tetap fokus bekerja dan menjalankan program yang telah dikomitmenkan kepada masyarakat Boltim. Isu keretakan disebutnya berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan jika terus dibiarkan berkembang.