BOLTARA — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Disiplin Kehadiran ASN (SIDAK) yang berjalan satu bulan terakhir. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pengenalan Aplikasi SIDAK di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama RSUD Boltara, serta para camat dan pejabat eselon IV. Forum ini bukan sekadar pengenalan teknis aplikasi. Ia menjadi ruang evaluasi untuk mengukur sejauh mana SIDAK dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.
Sekda Boltara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, menyatakan penerapan SIDAK merupakan langkah konkret membangun tata kelola pemerintahan yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh OPD melaporkan kendala yang ditemukan selama satu bulan penggunaan aplikasi.
“Aplikasi SIDAK ini hadir untuk memastikan disiplin kehadiran ASN dapat terpantau secara real time. Saya minta kepada seluruh OPD agar kendala yang muncul selama satu bulan ini segera disampaikan, sehingga kita bisa carikan solusi bersama,” ujar Jusnan dalam sambutannya, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan di hadapan para pimpinan OPD dan camat. Jusnan menekankan evaluasi ini penting agar sistem yang digunakan berjalan efektif dan mudah diterapkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Dalam forum tersebut, setiap OPD diberi kesempatan menyampaikan kendala maupun masukan selama penggunaan SIDAK. Pemerintah Kabupaten Boltara membuka ruang diskusi untuk menyempurnakan penerapan aplikasi ini.
Masukan dari OPD dinilai penting agar sistem dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah juga ingin memastikan optimalisasi SIDAK tidak hanya berdampak pada tertib administrasi kehadiran, tetapi juga berujung pada peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik.
“Dengan sistem pemantauan yang lebih terukur, pemerintah daerah ingin memastikan kedisiplinan ASN berjalan seiring dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat, efektif, dan akuntabel,” pungkas Jusnan.
Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun budaya kerja ASN yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Melalui SIDAK, pemerintah daerah dapat memantau tingkat kehadiran ASN secara lebih cepat dan akurat.
Penerapan SIDAK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltara diharapkan mampu mendorong aparatur sipil negara untuk hadir tepat waktu dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.