SULAWESI UTARA — Namun, angka ini masih bisa berubah karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap. Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang tersalur, tetapi juga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Filep menyoroti pentingnya validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima bantuan. Menurutnya, data yang digunakan harus mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis seperti Papua Barat.
“Pemutakhiran dan verifikasi DTSEN harus dilakukan secara transparan, akurat dan menyeluruh agar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak menerima intervensi pemerintah, termasuk bantuan pendidikan seperti PIP,” ujar Filep dalam keterangan resmi, Rabu (26/8/2026).
Ia menegaskan DTSEN harus terintegrasi dengan data pendidikan seperti Dapodik, NIK, NISN, dan data satuan pendidikan. Integrasi ini memungkinkan proses identifikasi siswa penerima dilakukan lebih cepat dan akuntabel.
Selain persoalan data, Filep menyoroti kapasitas teknis satuan pendidikan dalam mengelola data. Tidak semua sekolah memiliki operator dengan kemampuan memadai untuk memperbarui dan menginput data siswa.
“Di lapangan, perlu diakui bahwa tidak semua sekolah memiliki jumlah operator dan kapasitas teknis yang memadai. Pihak sekolah harus didukung SDM yang memadai untuk memperbarui dan menginput berbagai data, poin ini menjadi sangat krusial,” jelasnya.
Akses masyarakat terhadap layanan perbankan juga menjadi perhatian. Proses aktivasi rekening sering menjadi kendala bagi siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga dukungan teknis dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
Filep meminta pemerintah menyusun pemetaan jelas mengenai jumlah siswa yang memenuhi kriteria, yang tercatat di DTSEN, yang teridentifikasi via Dapodik, hingga jumlah rekening yang telah aktif. Hal ini untuk memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang terlewat.
“Jangan sampai ada anak dari keluarga yang membutuhkan bantuan secara ekonomi, tetapi tidak tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, bantuan juga tidak boleh disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria,” tegasnya.
Komite III DPD RI akan terus mengawal tata kelola PIP agar hak pendidikan anak-anak Papua Barat terlindungi. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bantuan dapat memantau melalui kanal resmi Kemendikdasmen atau Dinas Pendidikan setempat.
Waspadai segala bentuk penawaran bantuan yang meminta imbalan atau data pribadi. Penyaluran PIP tidak dipungut biaya apa pun.