BOLMUT — Bupati Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., menghadiri langsung rapat paripurna yang menjadi tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada 24 Agustus 2026 tersebut. Kehadiran pimpinan daerah menegaskan komitmen eksekutif dalam proses pembahasan anggaran perubahan yang transparan.
Sirajudin memaparkan bahwa perubahan anggaran ini bukan tanpa dasar. Terdapat sejumlah kondisi yang mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan postur APBD, salah satunya adalah pergeseran anggaran pada beberapa perangkat daerah yang merupakan dampak dari petunjuk teknis (juknis) Pemerintah Pusat.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya menjadi faktor pendorong lainnya. Dana SILPA tersebut dinilai perlu dialokasikan ulang untuk program yang lebih mendesak di tahun berjalan.
Dalam sambutannya, orang nomor satu di Boltara itu menegaskan bahwa perubahan APBD memiliki payung hukum yang jelas. "Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, adanya pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan maupun jenis belanja," jelas Bupati.
Ia menambahkan, mekanisme ini juga mengakomodasi kondisi darurat maupun keadaan luar biasa yang membutuhkan intervensi fiskal cepat dari pemerintah daerah.
Sirajudin menekankan bahwa pembahasan dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif atau permainan angka di atas kertas. Ia menginstruksikan agar setiap kebijakan yang diambil dalam APBD Perubahan nantinya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Harapannya, APBD Perubahan ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Proses pembahasan selanjutnya akan melibatkan seluruh elemen, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Boltara, unsur Forkopimda, instansi vertikal, Sekretaris Daerah dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., serta para kepala OPD dan camat yang turut hadir dalam paripurna tersebut.