BOLMONG UTARA — Ratusan aset milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kini menjadi sasaran pemeriksaan kinerja pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Audit yang berlangsung 31 Agustus hingga 29 September 2026 itu menyasar efektivitas manajemen aset dalam dua tahun anggaran sekaligus.
Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., membuka langsung entry meeting pemeriksaan di ruang kerjanya. Ia meminta jajarannya tidak menutup diri selama tim pemeriksa bertugas di daerah tersebut.
Audit ini mencakup pengelolaan aset daerah tahun 2025 sampai semester I 2026. Tim BPK akan meneliti dokumen, melakukan pengecekan lapangan, serta menilai apakah aset-aset daerah dikelola secara tertib dan efisien.
Bupati menegaskan komitmennya memberi akses seluas-luasnya kepada tim pemeriksa. Seluruh pimpinan OPD diminta menyiapkan data yang benar dan menyampaikannya tepat waktu tanpa menunggu diminta.
Sirajudin mengingatkan bahwa pengelolaan aset bukan sekadar urusan administrasi. Ia menyebut hal ini bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Komitmen kami adalah memberi ruang seluas-luasnya untuk diakses oleh Tim BPK. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD agar proaktif, menyiapkan data yang benar, lengkap dan tepat waktu," tegasnya.
Ia juga meminta para kepala dinas memandang pemeriksaan ini sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar proses evaluasi formal.
Sirajudin menyoroti pentingnya menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan periode sebelumnya. Hal itu agar persoalan yang sama tidak kembali muncul sebagai temuan berulang pada audit kali ini.
"Jadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperkuat tertib administrasi aset daerah," lanjutnya.
Bupati memastikan seluruh OPD mendukung penuh kebutuhan tim BPK selama pemeriksaan berlangsung di Boltara.
Entry meeting turut dihadiri Tim Audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Inspektur Daerah, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Boltara.