SULAWESI UTARA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah tudingan bahwa pemerintah meminta platform digital menghapus konten kritik terkait bencana kebakaran hutan dan lahan. Bantahan disampaikan di tengah sorotan publik terhadap penanganan karhutla yang meluas. Pemerintah menegaskan informasi soal karhutla justru dibutuhkan sebagai masukan penanganan bencana.
Menurut Meutya, informasi terkait karhutla justru penting bagi pemerintah. Masukan dari publik dinilai membantu proses penanganan bencana yang sedang berlangsung.
Tudingan yang beredar menyebut pemerintah meminta platform digital menghapus konten kritik bencana karhutla. Meutya membantah permintaan semacam itu pernah dilayangkan.
Pernyataan menkomdigi ini menegaskan posisi pemerintah: konten kritik bukan sasaran penghapusan. Informasi dari masyarakat tetap dibutuhkan sebagai bahan evaluasi penanganan di lapangan.
Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak luas, mulai dari kabut asap hingga gangguan kesehatan warga. Pemerintah memerlukan laporan dan masukan dari publik untuk mempercepat respons.
Meutya menilai arus informasi di platform digital membantu pemerintah memetakan titik api dan kebutuhan penanganan. Karena itu, konten terkait karhutla tidak ditempatkan sebagai materi yang harus dihapus.
Bantahan menkomdigi menjadi sinyal bahwa kritik terhadap penanganan bencana tetap mendapat ruang. Pemerintah membedakan konten kritik dari konten yang melanggar aturan, seperti hoaks atau ujaran kebencian.
Bagi pengguna platform digital, pernyataan ini relevan karena menyangkut kebebasan menyampaikan informasi soal bencana. Pelaku bisnis digital dan investor startup juga memantau arah kebijakan konten, mengingat kepatuhan platform menjadi bagian dari risiko operasional di Indonesia.
Isu penghapusan konten di platform digital sensitif di Indonesia. Regulasi moderasi konten yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital kerap menjadi perdebatan, terutama saat bersinggungan dengan kritik publik.
Pernyataan Meutya menempatkan karhutla sebagai persoalan penanganan bencana, bukan persoalan moderasi konten. Pemerintah menyatakan informasi soal kebakaran hutan tetap terbuka bagi publik.
Ke depan, arah kebijakan konten menkomdigi akan terus diuji, terutama saat bencana besar memicu gelombang kritik di media sosial. Pemerintah menyatakan informasi karhutla tetap dibutuhkan sebagai masukan penanganan.