BITUNG — Program diskon PBB-P2 yang digulirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bitung pada 2026 terbukti ampuh mengerek penerimaan daerah. Data terbaru menunjukkan realisasi PBB-P2 melonjak 302,98 persen dibanding tahun sebelumnya, dari Rp1,98 miliar menjadi Rp8 miliar hingga 11 Mei 2026.
Kepala Bapenda Bitung Theo Rorong, yang baru saja dilantik definitif setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt), mencatat sebanyak 18.360 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) telah memanfaatkan program diskon tersebut. Nilai realisasinya mencapai Rp2,61 miliar, dengan total diskon yang diberikan pemerintah sebesar Rp560,89 juta dan penerimaan denda Rp109,13 juta.
Kinerja Bapenda Bitung di Bawah Kepemimpinan Theo Rorong
Wali Kota Hengky Honandar menyatakan salut atas tangan dingin Theo Rorong yang dinilai sukses menggenjot PAD dan PBB di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional. "Sepak terjang beliau selama menjabat Plt sudah menunjukkan performa kinerja yang mumpuni dan maksimal dalam menggenjot PAD dan PBB di Kota Bitung," ujar Hengky dalam rapat evaluasi PAD dan Retribusi di Ruang S.H Sarundajang, Rabu (13/5/2026).
Rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Randito Maringka dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (KPD) itu juga membahas tantangan fiskal ke depan. Hengky menegaskan, Kota Bitung dituntut lebih mandiri menggali potensi PAD agar tidak terus bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD) yang terus menurun.
Target PAD Rp104 Miliar, Sektor Pajak Jadi Andalan
Hingga 30 April 2026, realisasi PAD Kota Bitung tercatat Rp37,84 miliar. Angka ini naik dibanding April 2025 yang hanya Rp28,7 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang dikelola Bapenda, mencapai Rp31 miliar atau 34,20 persen dari target Rp90,65 miliar.
Sementara itu, total realisasi pendapatan daerah hingga akhir April 2026 mencapai Rp208,12 miliar atau 30,18 persen dari target Rp689,61 miliar. Di sektor retribusi, capaian tertinggi berasal dari Dinas Tenaga Kerja melalui perpanjangan tenaga kerja asing dengan realisasi 73,43 persen. Sebaliknya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas Perkimtan masih rendah, baru mencapai 3,38 persen.
Peta Realisasi PBB-P2: Kecamatan Madidir Tertinggi, Posokan Terendah
Dari sisi wilayah, Kecamatan Madidir mencatat capaian PBB-P2 tertinggi sebesar 37,28 persen, disusul Maesa 33,27 persen, dan Aertembaga 31,62 persen. Sebaliknya, Kecamatan Ranowulu berada di posisi terbawah dengan realisasi 18,64 persen.
Di tingkat kelurahan, Kelurahan Winenet Satu menjadi yang terdepan dengan realisasi 72,13 persen. Sementara Kelurahan Posokan menempati posisi terendah dengan capaian hanya 4,64 persen. Pemkot Bitung menargetkan realisasi PBB-P2 tahun ini sebesar Rp19,39 miliar.
Hengky menambahkan, penurunan dana TKD dari Rp691,06 miliar pada 2025 menjadi Rp537,86 miliar pada 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. "Penurunan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional," katanya.
