SULAWESI UTARA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa seluruh biaya operasional militer di Tanah Papua berasal dari uang rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat ia memberikan pengarahan langsung kepada prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) TP 861/Maleo Kamur di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Sabtu, 23 Mei 2026.
“Seluruh perlengkapan dan fasilitas yang digunakan prajurit berasal dari rakyat, sehingga setiap prajurit harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan masyarakat,” ujar Sjafrie dalam keterangan yang dirilis Selasa (26/5/2026).
Tiga Nilai Keprajuritan yang Wajib Dipegang di Lapangan
Dalam arahannya, Menhan mengingatkan prajurit untuk berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Menurut Sjafrie, nilai-nilai itu bukan sekadar hafalan, melainkan pedoman bertindak saat berhadapan langsung dengan warga sipil di daerah rawan.
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian diri. “Setiap personel harus menjaga sikap, menahan diri, dan menghindari tindakan yang dapat melukai hati warga di wilayah penugasan,” kata Sjafrie.
Doktrin Tentara Rakyat: Lahir dari Rakyat, Kembali ke Rakyat
Sjafrie mengingatkan kembali doktrin dasar TNI sebagai tentara rakyat. Ia menyebut prajurit lahir dari rakyat, mengabdi kepada rakyat, dan pada akhirnya akan kembali ke tengah masyarakat. Karena itu, setiap operasi militer harus berdampak positif dan menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat setempat.
Pesan ini disampaikan di tengah dinamika operasi keamanan di Papua yang kerap memicu gesekan antara aparat dan warga. Kunjungan Menhan ke Kampung Wanam menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin memastikan pendekatan humanis tetap menjadi prioritas di lapangan.
Yonif TP 861/Maleo Kamur merupakan satuan tugas pengamanan di wilayah perbatasan dan rawan konflik. Kehadiran Menhan secara langsung diharapkan memperkuat moral prajurit sekaligus mengingatkan batas-batas kewenangan mereka dalam berinteraksi dengan warga sipil.
