MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memaparkan Kerangka Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027 di hadapan DPRD. Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut 2025-2029 yang mengusung visi "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."
Delapan Prioritas Pembangunan dan Target Makro Ekonomi 2027
Pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan tahun 2027 sebagai "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Tema ini dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan daya saing daerah dan ekonomi.
Selain target pendapatan dan belanja, sejumlah indikator makro ekonomi juga dibidik. Pertumbuhan ekonomi Sulut ditargetkan mencapai 5,7 hingga 6,7 persen, dengan inflasi terkendali di kisaran 2,3 hingga 3,7 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke angka 5,82 hingga 6,32 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 4,68 hingga 5,26 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan naik menjadi 77,74.
Prioritas Belanja: Infrastruktur, Sosial, hingga Mitigasi Bencana
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk beberapa sektor. Gubernur Yulius menyebutkan belanja pegawai dan operasional tetap menjadi komponen utama, diikuti pemenuhan kewajiban finansial daerah dan pembangunan infrastruktur prioritas. Sektor perlindungan sosial, kesehatan, dan pelayanan dasar juga menjadi fokus utama.
"Kami juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi penyesuaian dana transfer," ujar Gubernur Yulius dalam rapat paripurna tersebut. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi pelayanan dasar kepada masyarakat. Anggaran juga dialokasikan untuk mitigasi bencana dan dukungan terhadap kerukunan umat beragama.
Penguatan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Gubernur menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu caranya adalah dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang sewaktu-waktu bisa mengalami penyesuaian.
Rapat paripurna DPRD Sulut pada Selasa itu juga membahas agenda lain, termasuk pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025. Selain itu, DPRD juga menerima penyampaian Ranperda tentang Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah Penyakit Menular.
