SULAWESI UTARA — Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026. Acara digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, para lulusan akan ditugaskan untuk mengisi formasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. "Termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara," kata Prasetyo dalam siaran pers, Rabu (29/7).
Penempatan Prioritas di Wilayah 3T dan Daerah Terpencil
Pemerintah memprioritaskan penempatan pamong praja baru ini ke daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemerataan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia.
Para lulusan IPDN Angkatan XXXIII ini merupakan sarjana terapan yang telah menyelesaikan pendidikan kepamongprajaan. Mereka dibekali kompetensi teknis dan karakter kepemimpinan untuk langsung terjun ke masyarakat.
Pesan Presiden: Bekerja Maksimal dan Berintegritas
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan tanggung jawab besar yang diemban para pamong praja muda sebagai abdi negara. Mereka diminta untuk bekerja maksimal dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan harapan serupa atas nama pemerintah. "Semoga para lulusan dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Prasetyo menambahkan, para pamong praja ini diharapkan menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan. "Efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," jelasnya menegaskan kriteria yang diharapkan.
Antisipasi Kebutuhan ASN di Tengah Reformasi Birokrasi
Pelantikan massal ini dilakukan di tengah upaya pemerintah memperkuat birokrasi. Penempatan langsung ribuan pamong praja ke berbagai daerah, khususnya wilayah 3T, menjadi salah satu langkah konkret mengisi kekosongan ASN di sektor pelayanan dasar.
Pemerintah belum merinci jadwal pemberangkatan dan distribusi final ke masing-masing daerah. Namun, para lulusan dipastikan akan segera menerima surat tugas setelah proses pelantikan dan pengambilan sumpah selesai.
