JAKARTA - Fondasi kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru terus diperkuat lewat pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Nabire.
Pembangunan tiga gedung pemerintahan, yakni Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Progresnya per 9 Agustus 2026 sudah mencapai 36,90 persen, dan seluruh bangunan ditargetkan rampung Desember 2026.
Konstruksi dimulai sejak 20 Oktober 2025, digarap oleh kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Menteri PU Dody menekankan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemekaran dapat berjalan optimal. "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Di luar gedung utama, penataan kawasan turut dikerjakan meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, dan pekerjaan plambing serta elektrikal.
Dimulai Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Desember 2026, penataan kawasan ini kini telah mencapai progres 25,34 persen. Pekerjaan yang sedang berjalan meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Dari segi konektivitas, kawasan pusat pemerintahan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit perjalanan dari Bandar Udara Douw Aturure, dan sekitar 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire menggunakan kendaraan roda empat.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus mencerminkan semangat PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan pembangunan infrastruktur bermanfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Papua.
