SULAWESI UTARA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 154.034 unit dari target 350.000 unit hingga evaluasi di Jakarta, Senin (21/9). Angka 44 persen itu menjadi sorotan dalam rapat evaluasi kinerja BP Tapera, karena calon penerima rumah subsidi di daerah masih menunggu kepastian pencairan. Masyarakat yang berminat bisa memantau status pengajuan lewat bank penyalur dan kanal resmi BP Tapera.
Rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi digelar di kantor BP Tapera, Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang juga menjabat Ketua Komite Tapera, memimpin langsung pembahasan capaian program sepanjang tahun berjalan.
Maruarar menilai laju penyaluran FLPP belum menunjukkan terobosan berarti meskipun kuota pembiayaan telah ditingkatkan. Ia membandingkan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dinilai lebih agresif mengeksekusi program.
Realisasi FLPP dan Target yang Tertinggal
Hingga evaluasi berlangsung, penyaluran FLPP tercatat 154.034 unit dari target 350.000 unit. Artinya, realisasi baru sekitar 44 persen.
Maruarar menyebut capaian tahun lalu sebenarnya sudah yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni 278.000 unit, naik dari sekitar 228.000 unit pada periode sebelumnya. Meski begitu, kuota yang ditetapkan tetap tidak terpenuhi.
"Tapera itu harus belajar dari pengolahan KUR Perumahan, mulai dari sosialisasi hingga pencapaian target. Tahun lalu target 350.000, memang realisasi tertinggi sepanjang sejarah mencapai 278.000 dari sebelumnya sekitar 228.000, tapi tetap saja kuotanya tidak tercapai," ujar Ara dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi di kantor BP Tapera, Jakarta.
KUR Perumahan Jadi Pembanding
Realisasi KUR Perumahan pada evaluasi semester pertama telah menembus lebih dari 50 persen. Kondisi itu mendorong pemerintah menambah plafon kuota menjadi Rp50 triliun.
Melalui skema tersebut, pos pembiayaan renovasi rumah telah mencakup sekitar 87.000 unit. Angka itu diperkirakan mencapai 100.000 unit dalam tiga bulan ke depan.
Maruarar menilai perbandingan ini penting agar BP Tapera tidak hanya bergantung pada peningkatan kuota. Ia mendesak jajaran komisioner memperbaiki kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal lembaga.
"Saya sebagai Ketua Komite sudah mengingatkan berkali-kali soal SDM yang bisa bekerja mencapai target. Komisioner dan jajaran harus lebih proaktif, cerdas, keras, detail serta berorientasi pada aturan dan hasil. Kenapa KUR Perumahan bisa, Tapera nggak bisa?" katanya.
Kendala Lahan Sawah Dilindungi dan Perizinan
Persoalan perizinan lahan persawahan menjadi keluhan di sejumlah daerah. Kementerian PKP menyatakan telah berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait untuk menyelesaikan hambatan regulasi tersebut.
"Mengenai kendala sertifikat tanah di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), kami bersama Kementerian ATR/BPN sudah bergerak dan saat ini data di 286 kabupaten/kota sudah terpenuhi untuk dicarikan solusinya," ucap Maruarar.
Klaster Pasar yang Dibidik BP Tapera
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan akselerasi terus dilakukan di berbagai lini operasional. Lembaga itu meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, melakukan reposisi internal, dan mengoptimalkan pemasaran FLPP.
Penetrasi pasar dibagi ke sejumlah klaster. Sasaran tersebut meliputi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kementerian/lembaga, buruh di kawasan industri melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pengemudi ojek daring dan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah.
BP Tapera juga mengunjungi berbagai daerah untuk mengonsolidasikan pengembang agar pasokan unit rumah siap memenuhi tingginya minat masyarakat.
"Realisasi sampai hari ini masih 44 persen, sehingga akselerasi terus kami lakukan. Kami meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait, melakukan reposisi internal dan mengoptimalkan sumber daya untuk pemasaran serta sosialisasi FLPP," terang Heru.
Pasokan Hunian Disebut Jadi Hambatan Utama
Heru meluruskan bahwa lambatnya realisasi FLPP tidak semata-mata disebabkan kapasitas pegawai internal BP Tapera. Menurut dia, persoalan utama juga berada pada ketersediaan pasokan hunian di lapangan.
"Kepeminatan masyarakat sebenarnya sangat tinggi di hampir semua daerah, tetapi ketersediaan dari sisi supply yang terhambat perizinan dan status LSD itulah menjadi bottleneck utama saat ini," imbuhnya.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status pengajuan rumah subsidi, informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi BP Tapera dan bank penyalur. Waspadai pihak yang menawarkan jasa mempercepat pencairan dengan biaya tertentu, karena seluruh proses FLPP tidak memungut biaya di luar ketentuan.
