SULAWESI UTARA — CEO Privy Marshall Pribadi memaparkan peran digital trust sebagai infrastruktur ekonomi dalam sesi "Trust, data, trade: Powering digital services" di WTO Public Forum 2026, Jenewa, Swiss. Ia menyoroti pengalaman Indonesia yang telah menerapkan rantai kepercayaan digital nasional, mulai dari e-Katalog LKPP hingga Coretax, sebagai fondasi pembiayaan UMKM dan perdagangan lintas negara.
Marshall Pribadi menyampaikan bahwa kepercayaan digital bukan sekadar aspek keamanan teknologi. Menurutnya, digital trust merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi yang memastikan keabsahan identitas, keaslian dokumen, serta keterbukaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Pernyataan itu disampaikan Marshall saat menjadi panelis dalam sesi bertajuk "Trust, data, trade: Powering digital services" pada ajang WTO Public Forum 2026 di Jenewa, Swiss. Forum tersebut turut menghadirkan pakar global seperti Sherry M. Stephenson (PECC), Cecile Barayre (UNCTAD), dan Yose Rizal Damuri (CSIS Indonesia).
Rantai Kepercayaan Digital yang Sudah Berjalan di Indonesia
Dalam paparannya, Marshall membagikan pengalaman Indonesia yang telah menerapkan rantai kepercayaan digital secara menyeluruh di skala nasional. Salah satu yang ia soroti adalah integrasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi ke dalam platform pengadaan pemerintah.
Sejak 2025, pesanan pembelian hingga dokumen serah terima barang pada platform e-Katalog LKPP telah wajib menggunakan TTE Tersertifikasi. Kebijakan ini mencakup lebih dari 300.000 pelaku usaha yang bertransaksi melalui sistem pengadaan pemerintah.
Integrasi serupa juga berjalan di sistem perpajakan. TTE Tersertifikasi terintegrasi secara penuh untuk penandatanganan faktur pajak serta bukti potong pajak melalui Coretax.
Dari sisi infrastruktur, Indonesia ditopang oleh Indonesian Root Certificate Authority (RCA) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). RCA menaungi satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pemerintah dan 10 PSrE nonpemerintah.
Kesenjangan Pembiayaan UMKM Capai USD 234 Miliar
Marshall menyoroti peran identitas digital dalam mengatasi hambatan finansial yang dialami Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengutip data Asian Development Bank (ADB) 2025, kesenjangan pembiayaan perdagangan global mencapai USD 2,5 triliun.
Dari angka tersebut, 41% pengajuan pembiayaan UMKM ditolak. Tingkat penolakan itu berbanding jauh dengan perusahaan multinasional yang hanya sebesar 7%.
Di Indonesia, kesenjangan pembiayaan UMKM mencapai USD 234 miliar berdasarkan data International Finance Corporation (IFC). Kehadiran identitas digital terverifikasi menjadi krusial untuk membuktikan rekam jejak transaksi pelaku usaha mikro.
"Bagi pelaku usaha mikro, identitas digital yang terverifikasi adalah agunan termurah yang pernah ia miliki. Bank tidak menolak risikonya. Bank menolak karena tidak bisa memverifikasi siapa dia," tegas Marshall, dalam keterangan yang diterima detikINET.
Dorong Interoperabilitas Lintas Negara
Guna memfasilitasi transaksi lintas negara, Marshall mendorong adanya kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition) serta interoperabilitas layanan kepercayaan. Layanan yang dimaksud mencakup sertifikat digital, TTE, dan segel elektronik (e-seal).
Ia mengusulkan agar kerangka tersebut dimasukkan ke dalam WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Langkah ini dinilai perlu agar layanan kepercayaan digital antarnegara bisa saling diakui.
"Perdagangan bebas bukan hanya tentang kebebasan untuk berdagang. Kita juga perlu membangun perdagangan yang bebas dari penipuan," pungkasnya.
Sesi diskusi tersebut juga menghadirkan Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, sebagai pembicara kunci. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menandai posisi negara sebagai salah satu contoh penerapan infrastruktur kepercayaan digital di kawasan Asia Tenggara.
