Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI di Istana Negara, Jakarta. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari dan menjadi kepala ketiga lembaga yang baru dibentuk pada 17 September 2025 itu. Pelantikan berlangsung bersamaan dengan pengangkatan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom.
MANADO — Syahganda Nainggolan resmi mengemban posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Fadli Tri Hartono mendampinginya sebagai Wakil Kepala Bakom. Keduanya merupakan alumni Institut Teknologi Bandung.
Badan Komunikasi Pemerintah dibentuk pada 17 September 2025. Syahganda menjadi kepala ketiga yang memimpin lembaga tersebut sejak berdiri. Muhammad Qodari adalah pejabat sebelumnya.
Pria kelahiran 27 November 1965 ini bukan sosok baru di dunia publik. Rekam jejaknya membentang dari aktivisme kampus, dunia akademis, hingga politik praktis.
Aktif di Forum Diskusi Sejak Era 1980-an
Saat masih mahasiswa Jurusan Geodesi ITB, Syahganda aktif di forum diskusi Mahasiswa Student Center (MSC) ITB pada tahun 1980-an. Ia dikenal kritis terhadap kebijakan rezim Orde Baru.
Di forum itu, ia berinteraksi dengan senior-seniornya seperti Pramono Anung, yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan Fadjroel Rachman, yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Sikap kritisnya berbuntut panjang. Syahganda mendekam 10 bulan di penjara dan dikeluarkan dari ITB. Ia kemudian menuntaskan studi sarjananya di kampus swasta.
Meraih Gelar Doktor di FISIP UI
Putra daerah Kota Medan ini melanjutkan pendidikan S2 di Program Studi Pembangunan ITB dan lulus pada 2005. Ia kemudian mengambil studi doktoral di FISIP UI.
Syahganda lulus dengan disertasi berjudul "Analisa Pengaruh Jaminan Upah Layak, Jaminan Sosial, dan Solidaritas Sosial terhadap Kesejahteraan Buruh". Sidang terbuka digelar pada 17 Januari 2015, dipimpin Dekan FISIP UI saat itu, Dr. Arie Setiabudi Soesilo.
Dalam risetnya, ia menyimpulkan jaminan upah layak, jaminan sosial, dan solidaritas sosial berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan buruh.
Perjalanan Politik dari Daulat Rakyat hingga KAMI
Pada awal reformasi era Presiden B.J. Habibie, Syahganda dekat dengan Adi Sasono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kala itu. Kedekatan itu mendorongnya mendirikan ormas Daulat Rakyat dengan ketua Cacuk Sudaryanto, yang saat itu menjabat Dirjen Koperasi.
Ormas tersebut melembaga menjadi partai dan ikut pemilihan umum 1999. Setelah Habibie lengser, Syahganda terlibat pembentukan Partai Merdeka bersama Adi Sasono.
Tahun 2004, ia maju pertama kali sebagai calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Tangerang. Langkahnya terhenti karena suara tidak mencukupi.
Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syahganda sempat terafiliasi dengan PPP, lalu maju sebagai caleg dari Partai Golkar pada Pemilu 2009. Hasilnya sama, ia gagal ke Senayan.
Meski demikian, ia pernah dipercaya sebagai Dewan Komisaris Pelindo II pada periode pemerintahan SBY. Di masa yang sama, ia membentuk Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC).
Ditangkap Saat Mengkritik UU Cipta Kerja
Ketika pemerintahan beralih ke Presiden Joko Widodo, Syahganda aktif sebagai petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI vokal mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, termasuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Kritik tajamnya berujung penangkapan. Pada Oktober 2020, ia bersama aktivis KAMI lainnya, termasuk Jumhur Hidayat, divonis 10 bulan penjara.
Selepas menjalani hukuman di Rutan Bareskrim pada Agustus 2021, Syahganda tetap aktif mengadvokasi kepentingan publik, terutama buruh. Ia kemudian mendirikan lembaga kajian dan riset GREAT Institute pada 25 Januari 2025.
Dalam laman resmi lembaganya, GREAT Institute menyatakan meyakini Presiden Prabowo memiliki visi kerakyatan yang sejalan dengan perjuangan lembaga, yakni masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan merata.
