SULAWESI UTARA — Proyek data center AI di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, dengan kapasitas rencana 640 MW dan 845 MVA, dikerjakan BDx Data Centers yang berbasis di Singapura. Proyek itu disebut berhenti sementara karena persoalan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Isu ini membuka pertanyaan soal beban energi dan air yang harus ditanggung Indonesia demi infrastruktur AI global.
Skala proyek ini memunculkan pertanyaan soal harga yang harus dibayar. Semakin besar kebutuhan energi, semakin banyak sumber daya yang harus dikorbankan. Berita terbaru menyebut proyek tersebut berhenti sejenak karena terkait izin AMDAL.
Beban Energi dan Air di Balik AI
Wacana pembangunan AI hampir selalu dibingkai sebagai produk inovasi dan solusi pembangunan. Jarang sekali inovator menyebut konsekuensinya. Berapa besar energi yang dibutuhkan agar AI bekerja efektif? Berapa banyak air bersih untuk mendinginkan data center?
Pertanyaan itu meresahkan di tengah panas bumi yang meningkat tajam, kondisi masyarakat yang defisit air bersih, dan kekeringan. Beban infrastrukturnya pun jadi persoalan tersendiri.
Narasi Sustainability di Berbagai Negara
Pola serupa muncul di sejumlah negara. Olkaria, Kenya, dipilih sebagai data center campus yang dirancang memakai geothermal dan teknologi konservasi air oleh Microsoft dan Group 42 (G42). Label "geothermal energy" membawa narasi keberlanjutan, meski berpotensi memicu kerusakan ekologis yang lebih besar.
Di Malaysia, Google menanamkan investasi US$2 miliar untuk membangun data center bagi transformasi digital masyarakat. Langkah serupa menyebar ke Thailand, Mexico, India, Brazil, dan Afrika Selatan. Narasi yang digaungkan semakin menjauhi prinsip kebutuhan lokal masyarakat karena mengikuti agenda proyek negara adidaya.
AI sebagai Wacana Pembangunan Negara Maju
Dalam literatur, AI dapat ditempatkan sebagai wacana pembangunan yang dibawa negara maju ke negara berkembang. Bidang kajian Komunikasi Pembangunan menyebutnya privilege bagi modernisasi, era yang berkembang pasca Perang Dunia II sekitar 1950-an.
Modernisasi menempatkan negara berkembang untuk ikut dalam agenda inovasi dari negara maju. Meta milik Mark Zuckerberg, Gemini dari Google, dan Claude AI dari Anthropic semuanya berbasis di Amerika Serikat. Tujuannya menciptakan masyarakat modern melalui transfer modal, ideologi, teknologi, dan pengetahuan besar-besaran. Fokusnya pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan top-down, hegemonisasi, terarah, telah ditentukan sebelumnya, dan sulit diubah.
Ketergantungan Teknologi dan Eksploitasi Data
Kajian komunikasi pembangunan mempersoalkan modernisasi yang dianggap mengabaikan konteks lokal, baik kebutuhan, dampak, kesenjangan, maupun kondisi yang diharapkan. Kritik dari para pakar bermunculan. Ketergantungan teknologi pada negara maju semakin besar.
Perusahaan AI dapat mengendalikan akses dan hak kontrol atas data atau informasi. Kondisi itu tidak selalu positif karena bisa dipakai untuk kepentingan geopolitik antar bangsa. Persoalan privasi dan bentuk baru eksploitasi data ikut mengemuka.
Posisi Pengguna Lokal
AI menawarkan kemudahan akses. Masyarakat berdaya mengadopsinya dengan kemampuan literasi yang dimiliki. Namun kesadaran itu tidak menjamin pemahaman posisi mereka sebagai pengguna.
Apakah mereka bisa mempertanyakan, menentukan arah, sampai memengaruhi sistem global AI? Atau justru AI menjadi produk kolonialisme terbaru yang menjauhi partisipasi masyarakat lokal? Pertanyaan-pertanyaan itu harus menjadi negosiasi baru masyarakat untuk mempermasalahkan wacana pembangunan AI.
Pilar Planet dalam SDGs
Dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disepakati Perserikatan Bangsa-bangsa, ada pilar Planet pada SDGs 6, 12, 13, 14, dan 15 yang juga utama. Pilar ini menjaga pembangunan agar tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Di titik ini, proyek data center AI di Jatiluhur menjadi ujian bagi Indonesia. Bukan hanya soal kapasitas 640 MW dan 845 MVA, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung bebannya.
