MANADO — Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara berubah menjadi forum apresiasi setelah BPK RI secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025. Hasilnya, Pemprov Sulut kembali mempertahankan opini WTP, menjadikannya yang ke-12 secara berturut-turut.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian menandakan bahwa laporan keuangan Pemprov Sulut disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan tanpa ditemukan kesalahan material. Bagi warga, capaian ini menjadi indikator bahwa dana pembangunan—mulai dari infrastruktur jalan hingga layanan kesehatan—dikelola dengan akuntabel.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan selamat atas capaian luar biasa yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut,” ungkap Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen di hadapan forum paripurna.
Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, Achmad Anang Hernady, menegaskan bahwa mandat konstitusional BPK dalam memeriksa laporan keuangan bertujuan untuk memastikan transparansi. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar predikat, melainkan cerminan ketaatan Pemprov pada regulasi.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pimpinan daerah untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang bersih.
Melalui momentum paripurna ini, DPRD Sulut berharap tata kelola keuangan yang transparan berdampak langsung pada efektivitas pembangunan di Sulawesi Utara. Dengan keuangan yang sehat, Pemprov memiliki ruang fiskal lebih besar untuk merealisasikan program prioritas, seperti perbaikan jalan desa dan subsidi pupuk bagi petani.
Keberhasilan meraih WTP ke-12 ini juga menjadi bukti sinergi yang baik antara pihak eksekutif dalam menyusun laporan keuangan, serta legislatif dalam fungsi pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga donor internasional yang kerap menjadikan opini BPK sebagai syarat penyaluran dana.
Meski raihan WTP sudah menjadi tradisi, DPRD mendorong Pemprov untuk tidak berpuas diri. Fokus selanjutnya adalah memastikan agar setiap rekomendasi BPK atas temuan-temuan kecil dalam LKPD segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, kualitas belanja daerah bisa semakin tepat sasaran untuk kesejahteraan warga.