MANADO — Organisasi profesi bidang ilmu pemerintahan kini memiliki kepengurusan baru di Sulawesi Utara. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulut resmi dikukuhkan pada Minggu (14/6/2026), dan langsung mendapat catatan kritis dari pengamat politik setempat.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka, menegaskan bahwa agenda utama yang harus dijawab MIPI Sulut bukanlah soal seremonial, melainkan substansi pembangunan politik. Menurut alumni Fisipol UGM Yogyakarta itu, demokrasi mencakup banyak variabel yang saling terkait.
"Masalah demokrasi menyangkut banyak variabel, mulai dari etika politik, ruang diskursus, sosial, pemerintahan, pembangunan, hingga pemenuhan hak-hak publik yang menjadi kewajiban pemerintah dan negara," papar Tumbelaka kepada wartawan di Manado.
Meski tantangan berat, Tumbelaka optimistis MIPI Sulut mampu memberi warna baru. Optimisme ini didasari komposisi pengurus yang disebutnya sukses mengawinkan berbagai latar belakang strategis, mulai dari akademisi, praktisi, hingga politikus. Puncak pimpinan organisasi ini dipercayakan kepada Dr. Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si—figur yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara (Minut) sekaligus Sekretaris Jenderal APKASI.
Untuk memaksimalkan kerja organisasi, Tumbelaka menyarankan langkah taktis berupa sinergi lintas lembaga. MIPI Sulut diharapkan berjalan beriringan dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado dan institusi kampus.
"Kolaborasi segitiga ini, terlebih dengan keterlibatan media massa yang merupakan fourth estate, akan bisa menghadirkan pembangunan politik yang lebih baik ke depan," pungkasnya.
Tumbelaka pun menutup pernyataannya dengan ucapan selamat berkarya dan berkiprah untuk MIPI Sulut. Publik kini menanti gebrakan nyata organisasi ini dalam membenahi iklim demokrasi di Sulawesi Utara.