MANADO — Angka itu menjadikan Sulut sebagai salah satu provinsi dengan cakupan jaminan kesehatan universal tertinggi di Indonesia. Prestasi ini diakui secara nasional lewat pemberian Universal Health Coverage (UHC) Award pada 27 Januari 2026 lalu.
Meski kepesertaan nyaris sempurna, tingkat keaktifan peserta JKN di Sulut tercatat 81,4 persen. Artinya, dari total warga yang terdaftar, sekitar 2,14 juta jiwa tercatat aktif membayar iuran atau terverifikasi sebagai penerima bantuan iuran (PBI).
dr. Rima menekankan bahwa penghargaan UHC Award bukan sekadar seremoni. "Penghargaan tersebut bukanlah sekedar apresiasi semata melainkan jaminan nyata bahwa pemerintahan hadir untuk kesehatan masyarakat," ujarnya di Manado, Minggu.
Peningkatan cakupan kepesertaan, menurut Dinkes, harus diimbangi dengan pengendalian penyakit. dr. Rima mengingatkan agar masyarakat tidak menunggu jatuh sakit untuk memanfaatkan layanan JKN.
"Kita tidak ingin masyarakat baru peduli kesehatan saat sudah jatuh sakit. Karena itu, di sinilah pentingnya program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis," kata dia.
Prolanis merupakan sistem pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang menderita penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Program ini bertujuan mencegah komplikasi dan menekan biaya pengobatan jangka panjang.
Keberhasilan ini disebut sebagai hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut. Mulai dari pemkab/pemkot, puskesmas, hingga kader kesehatan desa turut menggenjot pendataan dan pendaftaran warga.
Dengan capaian 99,1 persen, Sulut menyisakan kurang dari satu persen penduduk yang belum terdaftar JKN. Pemerintah daerah menargetkan cakupan penuh 100 persen dalam waktu dekat, seiring dengan pendataan warga rentan yang belum masuk skema PBI.