SULAWESI UTARA — Gugatan besar yang membayangi Meta akhirnya menemui titik terang. Perusahaan induk Facebook dan Instagram itu resmi mencapai kesepakatan damai senilai USD 18 miliar (sekitar Rp 321 triliun) dengan koalisi bipartisan yang terdiri dari 51 Jaksa Agung di Amerika Serikat. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Jaksa Agung California, Rob Bonta, pekan lalu.
Meski angkanya fantastis, nominal tersebut dianggap hanya setetes air di lautan jika dibandingkan dengan pendapatan Meta yang mencapai miliaran dolar per kuartal. Yang lebih penting, kesepakatan ini tidak serta-merta menghentikan seluruh masalah hukum perusahaan.
Rob Bonta menegaskan bahwa penyelesaian ini bukanlah batas akhir. "Kesepakatan ini sama sekali tidak bersifat mencegah tuntutan lain. Secara konseptual, ini adalah batas bawah, bukan batas atas," ujarnya kepada CNBC.
Angka tersebut memang jauh dari estimasi awal. Pengacara Meta sebelumnya memperingatkan bahwa gabungan persidangan antarnegara bagian bisa berujung pada ganti rugi hingga USD 1,4 triliun. Sementara pengacara yang mewakili negara bagian memperkirakan angka yang lebih masuk akal berada di kisaran USD 200 miliar.
Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, menjadi kritikus paling vokal. Ia menyebut pembayaran itu sebagai kemenangan telak bagi Meta. "Ini sudah pasti kemenangan bagi Meta. Pendapatan senilai beberapa minggu, itu tak cukup ketika Anda membicarakan perusahaan sebesar ini," tegasnya.
Florida memilih untuk tidak menandatangani kesepakatan dan akan melanjutkan gugatan secara terpisah. "Kami akan maju ke pengadilan, kami siap bertarung demi anak-anak kami di Florida. Kami takkan tunduk dan menyerah," cetus Uthmeier. Sementara itu, Texas juga tidak bergabung dalam kesepakatan kolektif dan memilih menerima pembayaran USD 1 miliar secara terpisah.
Di luar pembayaran denda, Meta wajib melakukan perubahan signifikan pada aplikasi Facebook dan Instagram. Perubahan ini berfokus pada perlindungan pengguna di bawah umur, termasuk pembatasan penggunaan harian dan jam malam bagi remaja.
Perusahaan juga diwajibkan meningkatkan sistem verifikasi usia serta menambahkan fitur kontrol baru untuk orang tua dan wali. Langkah ini menjadi preseden penting bagi industri media sosial secara luas, termasuk platform lain yang juga disorot.
Kesepakatan dengan 51 Jaksa Agung hanyalah satu babak. Meta masih menghadapi kasus gabungan yang melibatkan klaim kerugian perorangan dan kasus federal terpisah. Para pengacara yang mewakili distrik sekolah dan ribuan keluarga korban menyatakan perlawanan belum berakhir.
"Ribuan anak muda dan distrik sekolah negeri masih punya tuntutan tertunda terhadap Meta, begitu juga dengan TikTok, Snap, dan YouTube, dan kami siap melanjutkan pertarungan itu," kata para pengacara yang mewakili distrik sekolah. Artinya, tekanan regulasi terhadap industri media sosial di AS dipastikan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.