BOLMUT — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuka sosialisasi pendaftaran kepala desa dan perangkat desa serta optimalisasi Program JKN di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu (2/9/2026). Acara ini diikuti para camat, sangadi, dan perangkat desa se-Kabupaten Boltara. Bupati Sirajudin Lasena hadir langsung memberikan arahan dalam kegiatan yang digelar bersama BPJS Kesehatan tersebut.
Sosialisasi ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga desa mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Pemkab Boltara berharap cakupan kepesertaan JKN terus meluas, terutama di wilayah terpencil yang selama ini kesulitan menjangkau layanan kesehatan.
Bupati Sirajudin Lasena menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama. Dengan sinergi itu, pendaftaran peserta JKN bisa berjalan lebih masif dan menyentuh langsung lapisan masyarakat desa.
“Sosialisasi ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman terkait pendaftaran kepala desa dan perangkat desa sekaligus memastikan program JKN dapat berjalan secara optimal di tingkat desa,” kata Bupati Sirajudin dalam sambutannya.
Menurut dia, perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menggerakkan kesadaran warga untuk mendaftar dan memanfaatkan JKN. Pendaftaran yang dipermudah akan berdampak pada peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Boltara, Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano beserta jajaran, dan Kepala BPJS Kesehatan Boltara. Kehadiran mereka mempertegas komitmen bersama dalam memperkuat implementasi JKN di daerah.
Dengan optimalisasi di tingkat desa, Pemkab Boltara optimistis masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak lagi kesulitan mendapatkan jaminan. Ke depan, kerja sama dengan BPJS Kesehatan akan terus diperkuat agar distribusi layanan kesehatan berjalan lebih merata.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka masyarakat tidak terdaftar JKN serta mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh wilayah Bolaang Mongondow Utara.