SULAWESI UTARA — Studi Siemens di 64 kota Eropa menyebut smart charging bisa memangkas kebutuhan investasi jaringan distribusi listrik hingga 40%, dari 24,7 miliar euro jadi sekitar 14,1 miliar euro sampai 2030. Angka itu jadi cermin buat Indonesia yang sedang membangun ekosistem kendaraan listrik: menambah charger tanpa membenahi jaringan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Yang menarik, penghematan tersebut bukan datang dari baterai yang lebih besar atau charger yang lebih cepat. Sumbernya justru dari cara mengatur kapan kendaraan menyerap listrik.
Smart charging adalah teknologi yang menyesuaikan proses pengisian baterai dengan kondisi jaringan dan kebutuhan energi saat itu. Salah satu pendekatannya: menggeser pengisian ke waktu ketika konsumsi listrik relatif rendah, misalnya malam hari.
Lewat sistem pengukuran dan pengendalian, beban pengisian kendaraan tidak menumpuk di jam sibuk. Kapasitas jaringan yang sudah ada jadi terpakai lebih optimal, sehingga kebutuhan membangun kapasitas baru berkurang.
Perlu digarisbawahi: angka 40% itu proyeksi penghematan investasi infrastruktur, bukan berarti tarif listrik konsumen otomatis turun 40%. Ini penghematan di sisi pembangunan jaringan, bukan di tagihan bulanan pengguna.
Penelitian Siemens memperkirakan jumlah kendaraan listrik di 64 kota yang dianalisis naik rata-rata 3,8 kali lipat hingga 2030. Sebagian besar kebutuhan penguatan infrastruktur jatuh pada jaringan distribusi tegangan rendah.
Logikanya sederhana: pengisian di rumah dan tempat kerja bakal jadi sumber kebutuhan daya terbesar. Jerman mencatat kebutuhan investasi tertinggi, disusul Norwegia, Belgia, dan Belanda.
Artinya, persoalan kendaraan listrik bukan sekadar memperbanyak stasiun pengisian. Jaringan harus mampu mengimbangi pertumbuhan penggunanya.
Bagi Indonesia, temuan ini memberi kerangka berpikir yang berbeda dari arus utama. Selama ini pembahasan mobil listrik lebih sering berkutat pada kapasitas baterai, jarak tempuh, dan kecepatan pengisian daya.
Padahal, persoalan besarnya bisa muncul dari jaringan listrik yang harus melayani jutaan kendaraan secara bersamaan. Pemerintah, penyedia listrik, dan produsen kendaraan perlu mempertimbangkan pengaturan waktu pengisian, kesiapan jaringan distribusi, serta insentif pemakaian listrik di luar jam sibuk.
Penerapan smart charging di Indonesia tetap butuh kajian sesuai kondisi infrastruktur dan perilaku konsumen lokal. Bahan studi Siemens berbasis 64 kota Eropa dengan pola beban listrik dan kebiasaan parkir yang berbeda dari kota-kota Indonesia.
Ada juga catatan soal implementasi: smart charging menuntut meteran pintar, komunikasi data dua arah antara kendaraan dan jaringan, serta standar interoperabilitas antarprodusen charger. Tanpa itu, teknologi ini hanya berhenti di presentasi.
Membangun ekosistem mobil listrik bukan perlombaan memasang charger sebanyak-banyaknya. Charger boleh semakin pintar, tetapi kalau pengelolaan jaringan listrik tertinggal, biaya pengembangannya tetap bisa membengkak.