SULAWESI UTARA — Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut kebutuhan listrik untuk kendaraan listrik nasional menuntut penambahan kapasitas pembangkit di luar 494 TWh yang diproduksi PLN per tahun. Hitungannya berangkat dari 172,94 juta unit kendaraan bermotor per akhir 2025, dengan asumsi 1.500 kWh per motor dan 2.000 kWh per mobil penumpang listrik setiap tahun.
Faisol membeberkan angka-angka itu dalam Periklindo Electric Vehicle Conference. Data Badan Pusat Statistik jadi pijakan: 172,94 juta unit kendaraan bermotor di Indonesia hingga akhir 2025, mencakup sepeda motor, kendaraan roda tiga, mobil penumpang, kendaraan niaga, sampai kendaraan beroda lebih dari empat.
Dari 172,94 Juta Unit ke Hitungan Terawatt-Hour
Skala kendaraan itu jadi dasar menghitung beban listrik jika elektrifikasi berjalan masif. Pemerintah memakai asumsi konsumsi tahunan per kendaraan, lalu mengalikannya dengan jumlah unit yang disasar program konversi.
“Kalau motor saja, satu motor 1.500 kWh per tahun, kalau kita kalikan dengan jumlah motor, maka akan berapa terawatt-hours yang kita butuhkan setiap tahun? Begitupun dengan EV, kalau misalnya kita kalikan satu kendaraan penumpang dengan 2.000 kWh, maka akan ada berapa terawatt-hour yang kita butuhkan untuk listrik?” kata Faisol, dikutip Uzone.id.
Angka riilnya memang bergantung pada kecepatan migrasi, jarak tempuh harian, dan pola pemakaian. Kendaraan komersial punya profil konsumsi berbeda dari motor pribadi, sehingga perhitungan tidak bisa disamaratakan.
Produksi PLN 494 TWh Jadi Titik Nol
Sebagai pembanding, PLN memproduksi sekitar 494 terawatt-hour listrik per tahun pada 2025. Faisol menyebut angka itu sebagai baseline untuk menyusun skenario kebutuhan daya jangka panjang.
“PLN hari ini memproduksi kurang lebih 494 terawatt-hours per tahun seperti tahun 2025, kalau ditambah untuk kebutuhan kendaraan listrik, maka kita akan membutuhkan banyak sekali power plant baru, baik itu yang new energy maupun yang men-support yang sudah ada hari ini,” ujarnya.
Artinya, penambahan pembangkit energi baru maupun perluasan kapasitas yang sudah beroperasi sama-sama masuk hitungan. Tanpa itu, lonjakan beban dari pengisian daya harian berisiko menekan keandalan jaringan.
SPKLU Saja Tidak Cukup
Faisol menegaskan transisi ke ekosistem EV tidak boleh berhenti pada penjualan unit dan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Pasokan energi dan keandalan jaringan listrik sama pentingnya dengan jumlah charger yang tersedia.
Posisi PLN disebut strategis dalam menyiapkan pasokan maupun infrastruktur pendukung. “Makanya di sini Pak Ketua Umum Periklindo, PLN menjadi penting sekali,” tutup Faisol.
Yang Perlu Diperhatikan
- Seluruh hitungan masih berupa asumsi per kendaraan, belum skenario bertahap per tahun — belum ada angka pasti berapa TWh tambahan yang dibutuhkan pada 2030 atau 2040.
- Bahan tidak menyebut target bauran pembangkit baru, lokasi, maupun tenggat pembangunannya.
- Beban pengisian daya terkonsentrasi di jam tertentu (pulang kerja) berpotensi lebih berat daripada rata-rata tahunan yang dipakai dalam hitungan.
- Kesiapan jaringan distribusi di luar Jawa belum dibahas dalam pemaparan ini.
Kesimpulan
Bagi calon pemilik mobil atau motor listrik, angka 494 TWh ini adalah pengingat bahwa ketersediaan listrik bukan hal otomatis. Penambahan pembangkit butuh waktu bertahun-tahun, sementara penjualan kendaraan listrik bergerak lebih cepat.
Pemerintah dan PLN punya pekerjaan rumah ganda: menghitung proyeksi beban secara rinci per wilayah, lalu memastikan pembangkit dan jaringan siap sebelum jumlah kendaraan listrik di jalan benar-benar melonjak.
