BOLTIM — Prestasi ini langsung didedikasikan Bupati Boltim, Oskar Manoppo, kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah. Opini WTP ke-13 ini diraih setelah tim BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan menemukan tidak ada pengecualian material dalam penyajiannya.
“Opini WTP ini bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Boltim. Ini adalah hasil kerja keras bersama, mulai dari jajaran OPD hingga aparatur desa yang terus berkomitmen menjalankan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Bupati Oskar Manoppo dalam keterangan resmi yang diterima, Senin lalu.
Konsistensi Selama Lebih dari Satu Dekade
Raihan opini WTP sebanyak 13 kali berturut-turut menempatkan Boltim sebagai salah satu daerah dengan catatan pengelolaan keuangan paling stabil di Sulawesi Utara. Capaian ini dimulai sejak periode kepemimpinan sebelumnya dan terus dipertahankan hingga saat ini.
Menurut Bupati Oskar, keberhasilan ini tidak lepas dari sistem pengendalian internal yang ketat serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan hingga pelaporan anggaran. “Kami selalu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dampak bagi Pelayanan Publik
Opini WTP yang diraih secara beruntun memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik dan investor. Dengan status ini, Pemkab Boltim dinilai memiliki kredibilitas tinggi dalam mengelola dana, sehingga proses pencairan anggaran dari pusat maupun hibah daerah menjadi lebih lancar.
Selain itu, tata kelola yang baik juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, layanan kesehatan gratis, dan bantuan sosial bagi warga kurang mampu dapat berjalan tanpa hambatan administratif yang berarti.
Apa Tindak Lanjut Setelah Opini WTP ke-13?
Pemkab Boltim berencana untuk terus memperkuat sistem pengawasan keuangan di tingkat desa. Bupati Oskar menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan seluruh desa di Boltim juga menerapkan prinsip akuntabilitas yang sama seperti di tingkat kabupaten.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa. Tidak boleh ada satu desa pun yang lalai,” tegasnya. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum positif sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan tahun depan.
Bagaimana Respons Masyarakat dan DPRD?
Ketua DPRD Boltim menyambut baik capaian ini dan berharap prestasi serupa bisa terus dipertahankan. Ia menilai opini WTP ke-13 menjadi indikator bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif berjalan efektif, terutama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat mengapresiasi transparansi yang ditunjukkan pemerintah daerah. Mereka berharap keberhasilan ini berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk daerah terpencil seperti Kecamatan Modayag dan Nuangan.
