MANADO — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD di Manado, Selasa (18/3). Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah tetap sehat dan akuntabel meskipun pemerintah pusat tengah gencar melakukan efisiensi belanja.
"Pemprov Sulawesi Utara sukses menjaga ketahanan fiskal daerah secara sehat, akuntabel, dan terkendali," ujar Yulius dalam pidatonya.
Belanja Daerah Terserap 91,36 Persen, Silpa Terjaga
Dari total pendapatan Rp3,65 triliun, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari pagu anggaran. Sisa anggaran yang tidak terpakai atau silpa sebesar Rp177,13 miliar dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, bukan indikasi rendahnya serapan.
Gubernur menyebut silpa tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian belanja tanpa mengorbankan program prioritas daerah.
Aset Daerah Melonjak, Kewajiban Menyusut Drastis
Kekuatan fiskal Sulut juga terlihat dari lonjakan total aset daerah yang naik signifikan menjadi Rp11,49 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,78 triliun. Di sisi lain, pemerintah daerah berhasil memangkas kewajiban dari Rp1,26 triliun menjadi hanya Rp849 miliar.
Penurunan posisi utang ini menunjukkan perbaikan struktur neraca keuangan pemprov dalam satu tahun terakhir.
Pertumbuhan Ekonomi 5,66 Persen, Lampaui Rata-Rata Nasional
Gubernur juga menyoroti capaian makro ekonomi yang melesat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 2025 mencapai 5,66 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,11 persen.
"Angka ini menandakan bahwa kebijakan fiskal daerah tidak hanya sehat, tetapi juga mampu mendorong roda ekonomi," tambah Yulius.
Capaian ini turut didorong oleh realisasi pendapatan yang solid dan belanja yang tepat sasaran. Rapat paripurna tersebut juga membahas ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sebagai upaya mempercepat iklim investasi.
